Badung, GPriority.co.id – Indonesia konsisten menekankan permasalahan air dunia guna mendorong solusi inovatif, dan mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi. Hal tersebut dirangkum kedalam 3 hal yang disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting (HLM) World Water Forum ke-10.
Pertemuan itu dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (20/5).
“Pertama, adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusifitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air,” ujar Jokowi.
Kedua, lanjut dia, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima disamping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional.
“Lalu Ketiga, adalah memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan,” tuturnya.
Dari ketiga hal itu, Indonesia mengangkat empat inisiatif baru, yaitu penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Kawasan Asia Pasifik untuk ketahanan air dan iklim, tata kelola air yang berkelanjutan di negara-negara pulau kecil, dan penggalangan proyek-proyek air untuk memastikan komitmen politik kita menjadi aksi nyata.
“Air bukan sekedar produk alam tetapi produk kolaborasi yang saling menghubungkan dan mempersatukan kita. Preserving water is our collective responsibility,” ucap Jokowi
Sebelumnya, Presiden World Water Council Loïc Fauchon mendorong para kepala negara dan delegasi yang hadir untuk memasukan hak terhadap air ke dalam konstitusi, hukum, dan peraturan di negara masing-masing. Hal tersebut dikatakannya akan mempercepat terwujudnya keadilan untuk akses air dan sanitasi di seluruh dunia.
“Sehingga, selangkah demi selangkah, kita bisa mengusulkan agar hak atas akses terhadap air dapat ditegakkan bagi semua orang,” ujarnya
Pada kesempatan tersebut Loïc Fauchon mengungkapkan pihaknya akan memperkenalkan koalisi “Money for Water” pada konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa mendatang dan mengajak seluruh negara ikut bergabung. Koalisi tersebut mencakup sub-kedaulatan dan pembatalan utang air (water debt) untuk negara-negara termiskin di dunia.
“Kami ingin memastikan bahwa sebagian besar pendanaan iklim pada dasarnya dikhususkan untuk air, termasuk air limbah,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Loïc Fauchon pun menyerukan tindakan internasional untuk memastikan tata kelola yang lebih aktif dan terdesentralisasi berdasarkan kerja sama multilateral.
“Sebagaimana yang kita lakukan dalam forum ini, yang juga penting untuk memperkuat aturan mediasi untuk sungai, danau, dan DAS. Diplomasi air sejatinya membawa kedamaian di tepian, alih-alih membawa perang ke sungai,” ujarnya.
Selain itu, hydro-diplomacy menjadi langkah konkret dan kreatif dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.
Sebagai hasil dari forum akan disahkan Deklarasi Menteri yang berisikan tiga kepentingan nasional Indonesia, yakni pengusulan Hari Danau Sedunia, pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim, dan mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil.
Selain membuka Pertemuan Tingkat Tinggi, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke Tahura Ngurah Rai, Bali bersama pemimpin negara dan delegasi World Water Forum ke-10.
Foto: Dok. World Water Forum