5 Poin Hasil Rapat Konsolidasi dan Evaluasi Implementasi SIPD

Jakarta,Gpriority-SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Mengingat pentingnya peran SIPD bagi perencanaan suatu daerah, maka pada Jum’at (5/3/2021), Ditjen Bina Pembangunan Daerah menggelar rapat konsolidasi dan evaluasi implementasi SIPD.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori dalam siaran persnya seperti dimuat medsos Kemendagri mengatakan, selain membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah secara digital melalui SIPD, rapat konsolidasi tersebut juga membahas hal-hal lainnya yang berkaitan dengan SIPD.

“ Ada 5 poin yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Yang pertama, penguatan kebijakan yang melandasi implementasi SIPD melalui perubahan atas Permendagri No.70 tahun 2019 tentang SIPD yang pada saat ini dalam pengesahan Kemenkumham,” ucap Muhammad Hudori.

Kedua,penetapan status aplikasi SIPD menjadi Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tak berwujud Kemendagri yang telah dikoordinasikan dengan Direktorat Barang Milik Negara Kementerian Keuangan.

Ketiga,pembentukan tim implementasi dan help desk SIPD yang ditetapkan melalui SK Kemendagri.

Keempat,penyempurnaan sistem/aplikasi , penguatan sistem keamanan yang didukung oleh BSSN dan penempatan backup data dan aplikasi secara cloud melalui disaster recovery center.

Kelima atau terakhir, Kemendagri akan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait mengenai penguatan SIPD di lingkungan Kementerian,Lembaga dan juga daerah.

Muhammad Hudori berharap hasil rapat konsolidasi dan evaluasi ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan daerah yang efektif transparan dan aman bisa segera terwujud.(Hs)

Related posts