Bojonegoro, Gpriority.co.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya penguatan akurasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga tingkat desa. Upaya ini bertujuan menjangkau warga miskin dan rentan yang selama ini luput dari intervensi negara, atau yang disebut the invisible people.
Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat membuka Sosialisasi DTSEN di Pendopo Malowopati, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (21/1). Acara dihadiri ratusan kepala desa dan pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro. “Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat. Karena itu, saya selalu menekankan jihad data agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, invisible people adalah kelompok miskin yang tidak tercatat secara memadai, sehingga tak tersentuh bansos atau layanan negara. Hal ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Ia memaparkan data penerima Sekolah Rakyat: 60% orang tua buruh atau harian lepas, 67% berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, dan 65% punya tanggungan lebih dari empat orang. Dari 454 anak tak sekolah dan 299 putus sekolah, banyak yang sudah bekerja atau dari keluarga orang tua tunggal dengan kerentanan seperti KDRT.
DTSEN didasari Instruksi Presiden Nomor 4 dan 8 Tahun 2025. Pemutakhiran data lewat jalur formal (RT/RW hingga dinas sosial) atau partisipasi masyarakat via aplikasi Cek Bansos. “Masyarakat bisa ikut mengawal data untuk transparansi,” kata Gus Ipul. DTSEN jadi dasar bansos dan Sekolah Rakyat untuk desil 1-2, tanpa tes akademik, tapi berbasis verifikasi lapangan. Saat ini, 166 Sekolah Rakyat beroperasi dengan 16 ribu siswa, 2 ribu guru, dan 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyambut baik, menjanjikan komitmen berbasis data. “DTSEN jadi pondasi kebijakan tepat sasaran, sejalan memutus rantai kemiskinan melalui Sekolah Rakyat,” tandasnya.
Foto : Kemensos
