Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Selasa (20/1).
Tito menegaskan bahwa masa depan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, bukan semata kekayaan alam. Ia bahwa target Indonesia menjadi kekuatan ekonomi keempat atau kelima dunia pada 2045 hanya bisa dicapai jika pemerintah daerah berani berinvestasi besar pada pembangunan human capital.
Ia juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “Paradoks Indonesia”, yakni kondisi daerah kaya sumber daya alam namun tetap dibelit kemiskinan. Ia mengingatkan agar para bupati tidak terjebak pada kebanggaan terhadap komoditas semata.
“Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura atau Jepang bisa maju karena human capital-nya. Kita jangan hanya bangga dengan natural resources. Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia, namun syarat mutlaknya adalah rakyat kita harus naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita yang tinggi,” ujar Tito Karnavian.
Tito menegaskan, negara wajib hadir melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Ia mencontohkan sejumlah program strategis pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat dan program makan bergizi gratis sebagai instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Ia bahkan membagikan pengalamannya saat menyaksikan langsung kondisi anak-anak di wilayah pedalaman Papua yang mengalami kekurangan gizi.
“Negara hadir melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan. Kita ingin anak-anak yang kurang beruntung, bisa naik kelas melalui sekolah berkualitas tanpa biaya. Ini adalah investasi jangka panjang yang harus didukung penuh oleh para Bupati. Jangan sampai kekayaan alam kita hebat, perairannya luas, tapi SDM-nya lemah sehingga nantinya hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial,” tambahnya.
Selain isu pembangunan manusia, Mendagri juga melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 30 persen dari 1.091 BUMD di Indonesia tercatat mengalami kerugian.
Ia menilai persoalan utama terletak pada lemahnya profesionalisme pengelolaan, yang kerap dipengaruhi kedekatan politik dan kekerabatan.
“Pilih orang yang profesional untuk mengelola BUMD, jangan berdasarkan kedekatan politik. Jika BUMD rugi terus, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis hanya untuk menyubsidi operasional mereka tanpa memberikan deviden bagi daerah,” tegas Tito.
Tak hanya itu, Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menciptakan iklim usaha yang memberatkan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Bangun ekosistem swasta yang sehat, terutama UMKM. Jangan dipalakin orang yang mau buka usaha. Baru mau buka warung atau minimarket, sudah dipalakin. Permudah izinnya, buat mereka nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak dengan sendirinya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyampaikan laporan hasil rumusan kebijakan strategis yang disepakati oleh 416 kabupaten anggota Apkasi. Beberapa rekomendasi penting di antaranya optimalisasi Dana Desa untuk mendukung kemandirian pangan serta usulan penataan ulang hubungan pusat dan daerah melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Bursah juga menekankan pentingnya penguatan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah guna meningkatkan efektivitas birokrasi.
“Seluruh hasil rakernas akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri/Pimpinan lembaga terkait,” kata Bursah.
Ia juga melaporkan bahwa Apkasi telah meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten” sebagai bentuk dokumentasi inovasi daerah di tengah keterbatasan fiskal dan tekanan kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Bursah menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Desa dan PDT, Menteri Sosial, Kementerian PUPR, Kepala BKN, Ketua Komisi II DPR RI, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang aktif mengajak kepala daerah berperan dalam program strategis seperti PSR, beasiswa sawit, dan promosi sawit nasional.
Usai penutupan Rakernas, Mendagri Tito Karnavian meresmikan Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam. Gedung ini merupakan hasil kolaborasi Apkasi dengan International Business Association (IBA) dan dirancang sebagai pusat informasi terpadu bagi investor internasional yang ingin menjajaki potensi ekonomi kabupaten di Indonesia.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyatakan PPID akan menjadi etalase investasi daerah di tingkat global.
Sementara itu, Mendagri Tito mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah konkret mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
