Jakarta, GPriority.co.id – Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggratiskan layanan Transjakarta bagi warga Jakarta sebagai upaya mengurai kemacetan yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Usulan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kawal Jakarta yang digelar Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/2).
Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, menilai kebijakan Pemprov DKI yang saat ini menggratiskan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat sudah sangat baik. Namun, ia mendorong agar cakupan kebijakan tersebut diperluas secara bertahap.
“Karena kalau lihat dari pencapaian sekarang, kalau kita lihat layanannya sudah bagus, tinggal bagaimana mengembangkan itu jadi lebih baik lagi untuk warga Jakarta. Salah satunya menurut saya ke depan secara bertahap dipikirkan juga transportasi publik di Jakarta itu gratis,” kata Tigor.
Menurutnya, langkah awal yang paling memungkinkan adalah menggratiskan Transjakarta. Ia menilai, dengan sudah adanya 15 golongan penerima fasilitas gratis, kebijakan tersebut tinggal diperluas agar dapat dinikmati seluruh warga Jakarta.
“Yang pertama mungkin yang bisa dibuat adalah Trans Jakarta. Kan ada sudah 15 golongan gratisnya, tinggal sedikit lagi sudah bisa semua gratis. Jadi menurut saya sudah waktunya juga dipikirkan. Tapi untuk warga Jakarta, ini bisa dilakukan kalau bagaimana mencegah supaya beban dari luar Jakarta ini dikurangi,” tambahnya.
Tigor menambahkan, kebijakan penggratisan Transjakarta dapat menjadi pintu masuk menuju cakupan yang lebih luas, termasuk untuk moda transportasi lain seperti MRT dan LRT.
Selain itu, mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ini juga mengusulkan pembatasan kendaraan dari luar Jakarta sebagai bagian dari strategi pengendalian kemacetan. Menurutnya, pembatasan dapat dilakukan melalui kebijakan seperti Electronic Road Pricing (ERP) di pintu-pintu masuk ibu kota, serta penguatan integrasi transportasi di kawasan perbatasan.
“Jakarta jangan sampai jadi masalah karena kepadatan dari luar. Seperti banjir air gitu kan. Bagaimana cegah mereka pintu-pintu masuk kota Jakarta? Dengan apa dicegah? Dengan ERP misalnya. Terus dicegah lagi dengan cukup bangun semua layanan integrasi,” tutur Tigor.
Ia menekankan, pengembangan transportasi publik massal berbasis rel harus tetap menjadi tulang punggung sistem transportasi Jakarta. Sementara daerah penyangga diharapkan mengoptimalkan layanan transportasi hingga ke perbatasan Jakarta.
“Mereka cukup mengantar sampai ke pintu ke Jakarta. Habis itu urusannya Jakarta. Tapi keluar Jakarta urusannya masing-masing pemda,” pungkasnya.
