Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengusulkan pemerintah untuk memberikan subsidi buku secara adil bagi masyarakat Indonesia, mulai dari Pulau Jawa hingga pelosok Papua.
Usulan subsidi buku ini muncul menyusul tingginya harga buku di Indonesia yang dinilai telah bergeser dari kebutuhan dasar pendidikan menjadi sebuah “kemewahan”, terutama bagi masyarakat di luar Jawa.
Fikri menegaskan, keluhan mahalnya harga buku menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang seharusnya menjamin ketersediaan buku berkualitas, murah, dan merata dari Aceh hingga Papua.
“Buku paket diproduksi pemerintah melalui Pusat Perbukuan di Kemendikdasmen. Namun, kalau di bawah masih dikeluhkan mahal, berarti tidak sesuai dengan amanah UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Kita perlu evaluasi agar semangat buku berkualitas, murah, dan merata ini benar-benar terwujud,” ujar Fikri dalam keterangan resminya saat Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Tegal, Kamis (5/3).
Politisi senior ini juga menyoroti dampak sistemik harga buku terhadap literasi nasional. Menurutnya, ketika buku sulit dijangkau, minat baca masyarakat akan menurun drastis.
Ia menilai pemerintah masih belum tegas dalam menyikapi kebijakan digitalisasi pendidikan, berbeda dengan negara lain seperti Australia yang melarang penggunaan media sosial di sekolah.
“Kita memang ada alasan era digitalisasi, tapi kebijakannya masih ngambang. Berbeda dengan Australia yang tegas melarang medsos di sekolah, kita tidak ada sikap itu. Maka, satu-satunya cara adalah dengan buku fisik,” tegasnya.
Karena itu, Fikri menekankan pentingnya subsidi dan distribusi buku fisik secara merata hingga pelosok Papua.
Ia menambahkan, tingginya biaya logistik dan rantai distribusi yang panjang sering membuat ongkos kirim buku ke luar Jawa lebih mahal daripada harga bukunya sendiri, sebuah ironi yang menurutnya harus segera diintervensi melalui kebijakan fiskal pemerintah
“Kalau memang solusi Menteri Pendidikan adalah ‘pelajaran mendalam’, ya sarana utamanya buku harus dipenuhi. Jika masih mahal, pemerintah wajib memberikan subsidi. Jika belum merata, distribusikan secara adil sampai ke pelosok Papua,” pungkas Fikri.
