Jakarta, GPriority.co.id – Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti dampak Perang Timur Tengah (Timteng) terhadap Indonesia. Saat ini, Indonesia dilaporkan mengalami krisis minyak imbas perang tersebut.
Selain itu, menurutnya perekonomian Indonesia juga telah berada di tepi jurang tanpa adanya penyelamatan secara struktural.
“Masalahnya di mana yang di selamatkan apa? masalahnya adalah krisis minyak yang diselamatkan MBG,” ujar Bhima dalam agenda diskusi media pada Kamis (12/3) di Jakarta.
Meski pada Kuartal I perekonomian Indonesia masih terbantu oleh momen Ramadan, namun dari sisi APBN Bhima menilai tidak ada tambahan signifikan.
“Pertanyaannya kan untuk menjaga itu, apakah MBG, Kopdes Merah Putih, dan Food Estate-nya mau digeser? kelihatannya enggak. Justru yang akan dilakukan ini udah mulai otak-atik APBN. Defisitnya di atas 3 persen, mau dijadikan 4-5 persen,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bhima turut menyoroti kesepakatan dagang RI-AS, Agreement Reciprocal Trade (ART). Meski impor minyak akan bergeser ke Amerika Serikat, namun jika dihitung, biaya asuransi logisitiknya akan menjadi lebih mahal.
“Jadi bayangin, kita menambah storage sampai 3 bulan, itu di tengah harga minyaknya 100 USD per barrel. Ini kan cara-cara yang konyol nggak menyelesaikan masalah, gitu kan. Jadi fosil loginnya ditambah terus,” tegasnya.
Selain itu, adanya ‘penunggang-penunggang gelap’ juga semakin memperburuk situasi ini.
“Narasi bahwa, ‘Ya enggak apa-apa Pak Presiden kalau ada krisis minyak. Kita impor BBM-nya kan bisa ditekan dengan sawit dan etanol. Jadi dari sawit dan tepung’. Ini juga saran-saran yang kedengarannya masuk ke telinga Presiden Prabowo sangat fancy,” sebut Bhima yang mengatakan bahwa narasi tersebut bukan sekadar solusi palsu, namun ‘solusi nyawit yang paling ultimate’.
Meski pemerintah sudah diberi peringatan, namun Bhima menilai program MBG nampaknya lebih penting daripada panel surya dan perbaikan masalah struktural energi.
Bhima pun mendorong active citizen baik melalu platform media sosial ataupun secara langsung, untuk terus bersuara membongkar, mengadukan, serta membuka banyak kebijakan yang akan membuat Indonesia semakin terpuruk ke depannya.
“DPR tidak melakukan pembahasan soal mitigasi krisis energi, kemudian Pertamina dan PLN seolah diam termasuk Pertamina terakhir membingungkan infonya bahwa tanker yang ada di Selat Hormuz itu katanya sudah bisa keluar, dibilang hoax. Berarti faktanya masih ada 2 tanker yang masih nyangkut di Selat Hormuz gitu,” pungkasnya.
