Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai salah satu cara untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Rencananya, PJJ akan disesuaikan dengan jenis mata pelajaran. Untuk pelajaran yang membutuhkan praktik, pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya penghematan energi melalui PJJ atau pembelajaran daring.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan karena kebijakan tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terkait dampak PJJ, terutama pada hasil belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikologis peserta didik.
Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah, yang bisa memperlebar kesenjangan pendidikan jika PJJ diterapkan secara luas.
“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Lalu Hadrian, Selasa (24/3).
Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah, seperti penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat belajar, serta pelatihan bagi guru agar proses belajar tetap optimal.
Dia juga mendorong adanya evaluasi rutin terhadap kebijakan ini. Evaluasi penting dilakukan agar PJJ bisa ditinjau ulang atau dihentikan jika terbukti berdampak negatif pada kualitas pendidikan.
“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” pungkas Ketua DPW PKB NTB itu.
