Jakarta, GPriority.co.id – Hari ini, Jumat (10/4), menjadi hari pertama penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengingatkan pemerintah agar tetap mengoptimalkan pelayanan publik meski ASN tengah menjalani WFH.
“Kami menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang sedikitpun,” kata Khoirudin, dikutip dari Antara, Jumat (10/4).
Menurutnya, DPRD DKI memahami kebijakan WFH bagi ASN. Namun, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal karena pada prinsipnya birokrasi hadir untuk melayani, baik secara langsung maupun daring.
Karena itu, Khoirudin meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan layanan publik tetap berjalan optimal, baik melalui sistem piket, layanan daring, maupun kanal pengaduan yang responsif.
Selain itu, standar pelayanan minimal harus tetap dijaga, termasuk dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kepastian layanan bagi masyarakat.
“Pengawasan internal diperkuat, agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan akibat pengaturan kerja yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khoirudin juga mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini penting agar kebijakan WFH benar-benar memberikan manfaat tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
“Kami juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan kebijakan ini sebagai momentum memperkuat transformasi digital layanan publik, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan dengan mudah, kapan pun dibutuhkan,” pungkasnya.
