Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mematangkan grand design pembangunan ketenagakerjaan daerah dengan target menyerap 50.000 tenaga kerja lokal hingga tahun 2029.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seskab Kutim, Trisno, usai kegiatan open ceremony Pelatihan Berbasis Kompetensi Batch 1 Tahun 2026 di UPT Balai Latihan Kerja Industri Mandiri, Senin (27/4).
Dalam keterangannya, Trisno menegaskan bahwa target puluhan ribu tenaga kerja tersebut bukan capaian tahunan, melainkan dirancang secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun melalui sistem yang terstruktur.
“Ini bukan target satu tahun. Kita bangun sistemnya dulu. Tahun pertama kita susun konsep, tahun kedua mulai pelaksanaan, tahun ketiga masuk tahap eksekusi, dan tahun keempat kita evaluasi. Harapannya di 2029 angka 50.000 tenaga kerja lokal bisa tercapai,” ujarnya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkab Kutim menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, pembangunan big database ketenagakerjaan yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pemetaan potensi serta kebutuhan tenaga kerja lokal secara riil.
Kedua, pengembangan pasar tenaga kerja berbasis platform atau yang disebut “pataka”. Sistem ini dirancang sebagai katalog tenaga kerja, mencakup sektor formal, non-formal, hingga informal, guna mempertemukan kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja lokal.
Ketiga, pengembangan objek strategis berbasis karya yang diharapkan mampu membuka peluang kerja baru di berbagai sektor ekonomi.
Trisno juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengklaim penyerapan tenaga kerja tanpa adanya intervensi kebijakan.
“Kalau itu murni rekrutmen perusahaan tanpa intervensi atau kebijakan pemerintah, tentu tidak bisa kita klaim sebagai capaian program daerah,” tegasnya.
Menanggapi tingginya minat masyarakat terhadap pelatihan kerja yang belum sepenuhnya terakomodasi—karena kuota hanya sekitar 10 persen—pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Di antaranya, mengusulkan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan serta memperkuat kolaborasi dengan perusahaan dalam program pelatihan dan pemagangan.
“Kita bangun kolaborasi dengan perusahaan. Misalnya, sektor perkebunan butuh tenaga juru panen. Kita siapkan pelatihannya di fasilitas pemerintah, sementara pembiayaan bisa didukung oleh perusahaan. Outputnya langsung terserap,” jelasnya.
Terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang kewajiban 80 persen tenaga kerja lokal, Trisno menegaskan bahwa definisi tenaga kerja lokal adalah masyarakat yang memiliki KTP Kutim.
Dengan adanya big database, pemerintah akan memiliki data valid terkait ketersediaan tenaga kerja lokal sehingga tidak lagi bergantung pada klaim perusahaan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa untuk tenaga kerja dengan keahlian khusus, perusahaan tetap diperbolehkan merekrut dari luar daerah.
“Yang tidak tersedia di daerah tentu tidak bisa kita paksakan. Tapi untuk tenaga kerja yang bisa dipenuhi secara lokal, kita dorong melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi,” ujarnya.
Di sisi lain, Trisno memastikan program beasiswa tahun 2026 tetap berjalan tanpa pemotongan anggaran sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Beasiswa 2026 clean and clear, tidak ada pemotongan. Ini komitmen pemerintah daerah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, mandiri, dan berdaya saing.,” katanya.
Meski demikian, pengumuman resmi pembukaan beasiswa masih menunggu konfirmasi lebih lanjut karena pemerintah daerah saat ini tengah fokus pada persiapan agenda nasional.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Kutim untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya manusia.
Melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguatan sistem ketenagakerjaan, serta dukungan beasiswa, pemerintah berharap tenaga kerja lokal mampu bersaing di dunia industri.
“Kita ingin masyarakat Kutai Timur menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, dengan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja,” tutupnya.
