Jakarta, GPriority.co.id– Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman mengahadiri agenda Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Platinum Hotel & Convention Hall, Balikpapan, Selasa (5/5).
Forum yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini tidak hanya berisi seremoni penghargaan, tetapi juga menghadirkan ruang diskusi untuk menimbang kinerja pemerintah daerah di tengah dinamika ekonomi dan sosial.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dengan menyoroti sejumlah indikator utama, seperti pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan stunting, hingga inovasi pembiayaan pembangunan.
Menurut Ardiansyah, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkaya perspektif kebijakan melalui pembelajaran lintas daerah.
“Momentum ini penting bagi kami untuk belajar dan melihat langsung praktik terbaik dari daerah lain. Kami datang bukan hanya untuk hadir, tetapi untuk memastikan bahwa langkah-langkah pembangunan di Kutim semakin tepat sasaran. Terutama dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ardiansyah Sulaiman dikutip laman resmi Pemkab Kutim, Rabu (6/5).
Forum ini juga diisi dengan sesi diskusi dan pertukaran pengalaman antardaerah. Para kepala daerah saling berbagi strategi, mulai dari penguatan program sosial hingga inovasi tata kelola keuangan daerah.
Dalam konteks regional, perubahan besar turut memengaruhi arah pembangunan di Kalimantan Timur, terutama setelah penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara baru. Transformasi ini mendorong daerah penyangga seperti Kutai Timur untuk beradaptasi lebih cepat terhadap pertumbuhan kawasan.
Pemerintah daerah dituntut memastikan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari penghargaan tahunan. Dampak nyata terhadap masyarakat, khususnya dalam akses layanan dasar, tetap menjadi indikator utama.
