Jakarta, GPriority.co.id – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengingatkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah (pemda) harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah.
Penilaian tidak boleh hanya bertumpu pada capaian angka administratif, tetapi juga harus melihat kondisi awal, kapasitas daerah, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, saat menjadi pembicara dalam diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/6) lalu.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan Chandler Governance Group (CGG).
Menurut Joune, Indonesia memiliki tingkat keberagaman wilayah yang sangat tinggi. Karena itu, instrumen evaluasi kinerja daerah yang disusun pemerintah pusat harus mampu mengakomodasi perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi antarwilayah.
“Keberhasilan daerah tidak bisa diukur hanya dari hasil akhirnya. Kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan geografis yang dihadapi juga harus menjadi bagian dari penilaian,” ujarnya.
Joune menjelaskan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah kabupaten saat ini adalah semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi, kemampuan keuangan daerah tidak selalu mampu mengikuti kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Selain persoalan fiskal, banyak daerah juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Kekurangan tenaga perencana, tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan dinilai masih menjadi kendala yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.
Tantangan tersebut diperberat oleh kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, maupun jalan di daerah pegunungan, kepulauan, dan kawasan terpencil jauh lebih besar dibandingkan wilayah dengan aksesibilitas yang baik.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dibebani berbagai kewajiban pelaporan dan evaluasi dari banyak kementerian dan lembaga.
Apkasi menilai kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas birokrasi karena aparatur lebih banyak menghabiskan waktu untuk memenuhi administrasi dibandingkan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Terkait implementasi RGSS, Apkasi menyatakan mendukung penggunaan instrumen berbasis data untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Namun, Joune menegaskan bahwa RGSS harus menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan bersama, bukan alat untuk menghakimi daerah.
Apkasi juga mendorong agar metode perbandingan dilakukan secara setara atau apple-to-apple, sehingga kabupaten dengan karakteristik serupa dibandingkan dalam kelompok yang sama.
Selain indikator kuantitatif, penilaian juga perlu memperhatikan aspek kolaborasi, kemampuan merespons krisis, keberlanjutan program pembangunan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” kata Joune.
Melalui pendekatan yang lebih objektif dan empatik, Apkasi berharap sistem evaluasi kinerja daerah mampu mendorong penguatan otonomi daerah serta menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan di seluruh Indonesia.
