Malang, GPriority.co.id – Sekretaris DPRD Kabupaten Berau, Amiruddin, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya diterapkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga dijalankan oleh DPRD.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan APBD Perubahan 2026 dan penyusunan APBD 2027 yang lebih efektif tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Amiruddin usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ASDEKSI 2026 bertema “Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD Tingkat Nasional: Fasilitasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 & APBD Tahun Anggaran 2027 serta Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD” yang digelar pada Jumat (24/7) di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur.
Rakernas ASDEKSI menjadi forum nasional bagi para Sekretaris DPRD kabupaten dan kota untuk memperkuat kapasitas aparatur, menyelaraskan kebijakan penganggaran, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di tengah kebijakan efisiensi fiskal.
Amiruddin mengatakan, semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat harus dipahami sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran, bukan mengurangi kualitas pelayanan maupun fungsi DPRD.
Menurutnya, sejumlah pos belanja yang mengalami penyesuaian antara lain perjalanan dinas serta belanja makan dan minum dalam berbagai kegiatan kedewanan. Penghematan tersebut dilakukan secara selektif dengan tetap memastikan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD berjalan optimal.
Di tengah kebijakan efisiensi tersebut, Amiruddin memastikan hak-hak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tetap menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tidak mengalami pemotongan sebagai dampak dari kebijakan penghematan anggaran.
Ia berharap hasil Rakernas ASDEKSI 2026 dapat menjadi pedoman bagi seluruh Sekretariat DPRD dalam menyusun APBD yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal daerah sekaligus tetap mendukung program prioritas nasional.
Menurut Amiruddin, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Sekretariat DPRD menjadi faktor penting agar kebijakan efisiensi dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kinerja kelembagaan DPRD.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
