Malang, GPriority.co.id – Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Nico Dwipayana, SSTP., M.M., M.H., menegaskan bahwa penurunan kapasitas fiskal daerah menjadi isu utama yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ASDEKSI 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut Sekretariat DPRD untuk semakin inovatif dalam mengelola anggaran agar tetap mampu mendukung tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Hal itu disampaikan Nico Dwipayana usai mengikuti Rakernas ASDEKSI 2026 yang mengusung tema “Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD Tingkat Nasional: Fasilitasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 serta Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD.”
Menurut Nico, penurunan kemampuan fiskal tidak boleh menghambat pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota dewan. Karena itu, efisiensi anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.
“Sejak kondisi fiskal kita semakin turun, kami sebagai Sekretariat DPRD dituntut untuk bisa memanajemen sedemikian rupa agar pengelolaan keuangan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tetap dapat mendukung tiga fungsi DPRD di tengah keterbatasan fiskal,” ujarnya saat diwawancarai GPriority, Jumat (24/7).
Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah memperluas digitalisasi dalam berbagai aktivitas Sekretariat DPRD. Langkah tersebut dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
“Arah dari pemerintah pusat sekarang adalah digitalisasi pengelolaan keuangan. Hal itu memangkas berbagai pengeluaran, baik untuk rapat, reses maupun kegiatan lainnya. Ini menjadi salah satu inovasi yang harus kami lakukan agar penggunaan anggaran semakin efisien,” jelas Nico.
Ia mengungkapkan, dampak efisiensi anggaran cukup besar. Hampir 50 persen kegiatan rutin Sekretariat DPRD harus dikurangi, mulai dari reses, bimbingan teknis, perjalanan dinas hingga belanja konsumsi rapat. Meski demikian, ia memastikan seluruh agenda penting DPRD tetap berjalan.
“Yang kami kurangi adalah porsi anggarannya, seperti makan, minum, dan beberapa kegiatan pendukung. Tetapi rapat dan tugas-tugas DPRD tetap harus dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Nico berharap kondisi fiskal daerah dapat kembali membaik pada 2027. Menurutnya, normalisasi anggaran akan meningkatkan efektivitas kinerja DPRD sekaligus menghidupkan kembali sejumlah program yang saat ini terpaksa dibatasi. Salah satu sektor yang paling terdampak, kata dia, adalah publikasi kegiatan DPRD.
“Kalau nanti fiskal kembali baik, salah satu yang ingin kami pulihkan adalah kegiatan publikasi. Selama ini anggaran publikasi hampir dinolkan, padahal rekan-rekan media sangat terdampak. Di sisi lain, anggota DPRD juga membutuhkan publikasi agar masyarakat mengetahui kerja-kerja mereka,” ungkapnya.
Nico juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat agar kebijakan pengelolaan anggaran daerah lebih fleksibel.
“Kami berharap harmonisasi program prioritas nasional dengan daerah dapat dibuat lebih fleksibel. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga daerah perlu ruang untuk berinovasi dalam mengelola anggarannya. Selain itu, apabila kondisi fiskal kembali normal, kami berharap kegiatan seperti kunjungan kerja, bimbingan teknis, workshop, dan publikasi dapat kembali didukung karena itu merupakan bagian penting dari fungsi Sekretariat DPRD,” tutupnya.
