Jakarta, Gpriority.co.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang mengusulkan sembilan program strategis untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada pemerintah pusat dalam pertemuan dengan Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (22/6).
Dalam pertemuan itu, Zainal didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H. Pertemuan membahas berbagai kebutuhan pengembangan UMKM di Kaltara sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Potensi dan Tantangan UMKM Kaltara
Gubernur Zainal menyampaikan, saat ini jumlah UMKM di Kaltara mencapai 51.840 unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen per tahun. Meski menunjukkan tren pertumbuhan positif, sektor UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, rendahnya daya saing produk, hingga minimnya infrastruktur pendukung dan hilirisasi usaha.
“Kami memetakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat dukungan bersama agar UMKM Kaltara mampu berkembang lebih cepat dan berdaya saing,” kata Zainal.
Sembilan Program Prioritas
Pemerintah Provinsi Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI guna mendanai sembilan program prioritas:
Sertifikasi halal
Pelatihan kewirausahaan
Business matching dengan perbankan dan lembaga keuangan
Bantuan alat produksi
Fasilitasi pendamping UMKM
Pembangunan Plaza UMKM
Fasilitasi promosi UMKM
Penguatan Rumah Kemasan
Fasilitasi Galeri Dekranasda
Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya UMKM yang lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.
Proyeksi Dampak Ekonomi
Berdasarkan proyeksi pemerintah daerah, pelaksanaan program tersebut berpotensi menciptakan:
Aktivitas ekonomi: Rp102 miliar per tahun
Lapangan kerja baru: 500-1.000 orang
Produk unggulan berorientasi ekspor: 50 produk
Sertifikasi halal baru: 240 sertifikasi
Kekayaan intelektual (KI): 200 KI
UMKM naik kelas: 1.000 UMKM
UMKM masuk pasar modern dan digital: 300 UMKM
Dukungan Pemprov Kaltara
Pemprov Kaltara, lanjut Zainal, telah menyiapkan sejumlah dukungan untuk mempercepat realisasi program, mulai dari regulasi pendukung, penyediaan data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Apresiasi Kementerian UMKM
Menanggapi usulan itu, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyampaikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara dalam mendorong penguatan sektor UMKM.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM RI berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang guna meninjau langsung berbagai program dan potensi pengembangan UMKM di daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat melalui pengembangan sektor UMKM di Bumi Benuanta.
Foto : Istimewa
