Penulis : Haris | Editor : Lina F. | Foto : Haris |
Jakarta,GPriority.co.id-Rumah subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun pada kenyataannya dimiliki orang yang sangat mampu.
” Berdasarkan aduan permasalahan yang masuk ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 80 persen perumahan bersubsidi dimiliki orang berpenghasilan tinggi. Ini bisa terlihat dari banyaknya rumah yang disewakan,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna dalam FGD Pembahasan Potensi Perluasan Pembiayaan Perumahan bagi MBR, Rabu (12/4).
Menindaklanjuti temuan ini Pemerintah akan menegakkan mekanisme pengawasan sehingga penyaluran rumah dapat terpantau dan penerima fasilitas subsidi rumah adalah masyarakat yang berhak. Sanksi akan diberikan bagi pihak-pihak yang memicu penyaluran rumah subsidi tidak tepat sasaran, baik itu konsumen, pengembang bersubsidi, maupun perbankan.
”Kalau tidak ada pemantauan akan terjadi temuan (salah sasaran yang) berulang. (Pengawasan) ini bukan pilihan, tetapi harus dilakukan. BP Tapera harus memiliki perjanjian bahwa penyaluran subsidi hanya untuk pengembang yang berkomitmen terhadap kualitas,” kata Herry.
Ia menambahkan, konsumen yang tidak berhak akan mendapat sanksi berupa kewajiban membayar bunga kredit nonsubsidi atau komersial. Adapun perbankan yang terlibat dalam penyaluran kredit FLPP yang salah sasaran dapat dikenakan disinsentif, yakni tidak mendapatkan alokasi penyaluran dana FLPP, sedangkan pengembang tidak memperoleh fasilitas untuk menjadi pemasok rumah bersubsidi.
Di lain pihak, pemerintah akan memberikan penghargaan bagi pengembang yang berkomitmen terhadap penyediaan rumah bersubsidi berkualitas baik dan layak huni.
”Kami bisa memberikan insentif pada pihak pengembang yang memperhatikan kualitas (rumah) dengan pemberian fasilitas yang baik sehingga produk semakin efisien,” tutur Herry menutup sambutannya.
