Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, baru saja resmi dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Baru menjabat, pria yang akrab disapa Kang Dedi itu membuat sebuah gebrakan. Dirinya mengusulkan adanya kurikulum wajib militer, sebagai mata pelajaran SMA di wilayah kepemimpinannya.
Dedi menyebutkan, tujuan kurikulum wajib militer di SMA se-Jawa Barat ini yaitu untuk membina para siswa agar lebih disiplin, menjaga ketertiban serta keamanan di lingkungan mereka.
Kebijakan ini dipicu oleh fakta yang menunjukkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan lokasi tawuran paling banyak di Indonesia pada 2021.
Bahkan terdapat 37 desa atau kelurahan yang mengalami kasus tersebut. Jumlah tersebut jauh melampaui Sumatera Utara (15 kasus), Maluku (15 kasus), NTT (14 kasus), serta Jakarta (13 kasus).
Melalui program ini, Dedi berharap dapat menekan angka kenakalan remaja, geng motor, hingga perilaku tawuran yang meresahkan masyarakat terutama di wilayah Jawa Barat.
“Saya berencana menerapkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA, untuk pembentukan karakter bela negara,” ujar Dedi seperti dilansir dari ANTARA.
Siap Kerja Sama Dengan Militer
Untuk mewujudkan program tersebut, Pemprov Jawa Barat akan bekerja sama dengan institusi militer, bersama Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
Kedua institusi tersebut akan bertanggung jawab dalam memberi materi pelatihan secara teori dan praktek, yang tentunya sesuai dengan standar militer dan dunia pendidikan.
Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menyebut jika program ini akan diawasi secara ketat, agar hak-hak anak juga masih dalam koridor mendidik dan bukan menghukum.
Kendati belum dijalankan, wacana kurikulum wajib militer di SMA se-Jawa Barat ini menuai pro-kontra media sosial.
Editor: Novita Intan
Foto : Dok. ANTARA
