Jakarta, GPriority.co.id – Para peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) turut menanggapi isu demo RUU TNI yang saat ini sedang jadi sorotan masyarakat Indonesia.
Melalui konferensi pers bertajuk ‘Catatan Pasca-Pengesahan Revisi UU TNI: Aspek Legislasi dan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan’ pada Senin (24/3), CSIS menilai jika pemerintah tidak berbenah dan mau enaknya sendiri, maka demo RUU TNI akan semakin gencar dan semakin konsisten ke depannya.
“Jika pemerintah tidak mau belajar dari peristiwa-peristiwa politik sebelumnya, tetap ugal-ugalan, pengelolaan negara itu seenaknya saja, serampangan saja, maka aksi ini akan semakin konsisten,” ujar peneliti CSIS Nicky Fahrizal seperti dikutip dari Kompas.
Namun belum tuntas RUU TNI, kini RUU Polri hadir. Terlebih insitusi tersebut memiliki catatan yang panjang pada 2024-2025.
“Aksi ini akan konsisten dan mungkin akan makin besar apabila pemerintah tidak mau belajar, tidak mau berbenah, mau seenaknya sendiri saja. Maka masyarakat sipil akan selalu menjawab respons pemerintah yang ugal-ugalan,” ujar Nicky.
Nicky pun menyerukan jika masyarakat sipil harus terus memantau kebijakan pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang di Republik Indonesia.
TNI yang Isi Jabatan Sipil Harus Diseleksi
Lebih lanjut Nicky memberi saran agar pemerintah dapat menseleksi TNI yang akan mengisi jabatan sipil. Sudah seharusnya jabatan sipil bersifat kompetitif, juga terbuka bagi semua perwira.
Adapun jabatan tersebut seharunya bukan berdasarkan penunjukan dari Mabes TNI ke kementerian atau lembaga, melainkan harus lebih kompetitif, demokratis, serta lebih terbuka, sesuai dengan RUU TNI yang kini telah disahkan.
“Bukan kemudian ditunjuk oleh Mabes TNI, misalnya si A ditunjuk untuk kementerian ini, si B ditunjuk oleh kementerian, tidak,” kata Nicky.
Editor: Novita Intan
Foto : YouTube/CSIS Indonesia
