Biaya Transportasi Warga Jabodebek Paling Tinggi di Indonesia

Biaya transportasi warga Jabodebek jadi yang tertinggi di Indonesia/Foto : Dok. DPRD DKI Jakarta Biaya transportasi warga Jabodebek jadi yang tertinggi di Indonesia/Foto : Dok. DPRD DKI Jakarta

Jakarta, GPriority.co.id – Data survei BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2018 mengungkapkan jika biaya transportasi warga Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi) menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Jumlahnya bahkan mencapai Rp1,9 juta per bulan.

Survei Biaya Hidup BPS tersebut mencatat jika rata-rata warga Jabodebek menghabiskan Rp1,9 juta per bulan atau sekitar 14 persen dari total biaya hidupnya, untuk transportasi saja.

Padahal, gaji UMR di wilayah tersebut hanya sekitar Rp5 juta. Artinya, karyawan Jabodebek menghabiskan 1/3 gaji UMRnya hanya untuk biaya transportasi.

Menurut World Bank, biaya transportasi yang ideal seharusnya 10 persen dari biaya hidup. Menurut Risal Wasal selaku Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya ialah perjalanan awal (first mile.

Faktor kurangnya transportasi umum yang terintegrasi menjadikan masyarakat akhirnya terpaksa mengeluarkan biaya transportasi lebih.

“Naik kereta api ongkosnya murah Rp3.500-Rp6.000. Tapi ongkos ojekonline-nya sampai Rp25.000, belum lagi kalau ada biaya parkir Rp10.000, ini yang sedang kita pelajari,” ujar Risal.

Ditekankan oleh Badrun Susantyo, Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas BRIN, sistem transportasi umum yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini.

Sistem transportasi yang terintegarasi mampu memberi kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna angkutan umum untuk mengakses mode lanjutan, dan dapat memangkas waktu tempuh atau beban tarif transportasi.

Mendukung hal ini, Pemprov DKI Jakarta pun telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp7,2 triliun, guna mendorong penggunaan transportasi umum. Adapun 70 persen anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi operasional. Mulai dari Transjakarta, MRT, serta LRT.

Sementara itu, 30 persen lainnya akan digunakan untuk kepentingan belanja operasional, barang dan jasa, serta belanja modal. Melalui anggaran ini, diharapkan penggunaan transportasi publik dapat semakin meningkat ke depannya.