Donald Trump Ganti Nama Kementerian Pertahanan Jadi Departemen Perang, Apa Alasannya?

Presiden AS Donald Trump resmi mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Departemen Perang/Foto : Dok. The Straits Times Presiden AS Donald Trump resmi mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Departemen Perang/Foto : Dok. The Straits Times

Amerika Serikat, GPriority.co.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Departemen Perang.

Dilansir dari Reuters, kebijakan ini merupakan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump. Menurut Trump, nama Departemen Perang lebih tepat untuk mencerminkan kondisi dunia saat ini. Ia juga mengirimkan “pesan kemenangan”.

“Saya pikir itu nama yang jauh lebih tepat, mengingat kondisi dunia saat ini,” kata Trump di Ruang Oval pada hari Jumat (5/9) lalu.

Sebenarnya, Trump berulang kali telah menyebut jika istilah “pertahanan” terlalu defensif. Ia juga ingin AS lebih dikenal karena sikap ofensifnya. Trump pun turut menyinggung sejarah Departemen Perang yang sebelumnya digunakan pada masa pemerintahan Presiden George Washington di tahun 1789.

Saat itu, istilah Departemen Perang identik dengan kemenangan besar yang diraih AS. Diantaranya termasuk Perang Dunia I dan II. Walaupun demikian, perintah eksekutif ini tak serta-merta mengubah nama Kementerian Pertahanan dalam konstitusi AS.

Pasalnya, perubahan resmi tetap memerlukan persetujuan dari Kongres. Sementara ini, label “Departemen Perang” hanya akan berfungsi sebagai gelar sekunder yang dapat digunakan oleh pejabat AS pada acara resmi, komunikasi publik, hingga dokumen eksekutif non-statuta.

Perlu diketahui, Departemen Perang sendiri awalnya berdiri untuk mengawasi Angkatan Darat sebelum regoranisasi pasca-Perang Dunia II dan melahirkan Kementerian Pertahanan AS seperti saat ini.

Pete Hegseth selaku Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat mengatakan jika perubahan nama ini bermakna memulihkan dan menyebutnya sebagai hal yang penting.

“Kita akan menyerang, bukan hanya bertahan. Maksimum mematikan, bukan legalitas yang hambar. Berdampak keras, tidak politis. Kita akan membangkitkan pejuang, bukan hanya pembela,” tekannya.

Media AS memperkirakan jika perubahan nama ini menghabiskan biaya hingga miliaran dolar. Karena Pemerintah AS juga merobak ratusan agensi, lambang, alamat email, hingga seragam.