Jakarta, GPriorit.co.id – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk membantu masyarakat Indonesia yang kurang beruntung dalam memperoleh akses kontrasepsi.
Hal itu ia sampaikan dalam acara diskusi pakar yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) di Universitas Negeri Jakarta, Senin (22/9), dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia 2025.
“Kalau yang mandiri, it’s okay. Tapi ada sebagian masyarakat yang belum beruntung, dan negara wajib hadir. Itu amanah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang BKKBN, salah satunya menyiapkan alat kontrasepsi untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Saya kira itu intinya,” kata Wihaji kepada wartawan.
Wihaji mengakui bahwa anggaran untuk penyediaan kontrasepsi pada tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
Namun, ia menekankan agar anggaran yang ada diprioritaskan untuk daerah dengan tingkat kelahiran tinggi.
“Yang jelas sekarang sudah ada anggarannya, tentu tidak sebanyak tahun-tahun kemarin. Tetapi saya sudah sampaikan kepada deputi terkait, tolong prioritaskan. Jadi prioritaskan yang betul-betul hari ini TFR-nya terlalu tinggi. Misalnya di provinsi tertentu, maaf ya NTT misalnya, itu TFR-nya tinggi, maka kita prioritaskan,” ujarnya.
Ia menambahkan, inovasi dan kreativitas dibutuhkan untuk memastikan program berjalan efektif.
“Saya sih enggak masalah berapa pun, yang jelas ini menjalankan amanah undang-undang. Dan akhirnya juga sudah ditemukan faktanya, ada pembiayaan untuk alat-alat kontrasepsi,” pungkas Wihaji.
Pewarta : Fifi Abdurahman
