Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar memindahkan proses manual ke sistem elektronik. Transformasi ini dimulai dari pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama, diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor dan penyederhanaan proses bisnis bansos.
“Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (4/12).
Menurut Rini, perlinsos ke depan harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. DTSEN juga perlu diperkaya dengan data administratif lain untuk memastikan informasi yang digunakan pemerintah selalu bersih, akurat, dan terkini.
Melalui pilot project di Kabupaten Banyuwangi, alur penyaluran bantuan sosial berhasil disederhanakan dari tujuh tahap menjadi tiga tahap. “Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” jelas Rini.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran dan sepenuhnya berbasis data. Presiden juga mendorong pemerintah agar berani mengevaluasi dan menyesuaikan skema subsidi ketika dibutuhkan.
Dengan dukungan teknologi, presiden meyakini penyaluran bantuan dapat lebih akurat dan menjangkau keluarga miskin tanpa hambatan.
“Arahan ini menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan,” tambah Rini.
Sementara itu, Ketua KP-TDP Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa program percontohan digitalisasi bansos akan diperluas. “Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri,” ungkap Luhut.
Ia juga menyampaikan bahwa digitalisasi bansos diproyeksikan mampu menghemat anggaran sebesar Rp100 hingga Rp150 triliun per tahun. Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, daerah yang diusulkan menjadi pilot project mencakup 16 kabupaten/kota di Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, dan 5 daerah di kawasan timur.
