Jakarta, GPriority.co.id – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Alimudin menilai kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Kaltara sangat penting, terutama untuk mengontrol konten siaran di wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik yang langsung berbatasan dengan Malaysia.
Menurutnya, wilayah perbatasan selama ini kerap menerima siaran televisi dan radio dari negara tetangga yang sinyalnya lebih kuat dibandingkan siaran nasional. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.
“Di Sebatik itu yang sering masuk adalah siaran dari Malaysia. Kalau siaran Malaysia lebih dominan ditonton masyarakat, maka budaya dan pola hidup mereka bisa terbawa ke masyarakat kita,” ujar Alimudin kepada GPriority usai audiensi dengan KPI Pusat di Jakarta, Kamis (11/9).
Untuk itu, Ia berharap KPID bisa menjadi alat kontrol terhadap isi siaran yang dikonsumsi masyarakat, baik melalui televisi maupun radio.
Disamping itu, KPID juga dinilai berperan penting dalam memastikan masyarakat perbatasan tetap mendapatkan akses terhadap siaran nasional yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan kebangsaan Indonesia.
“Ini penting agar siaran nasional bisa tetap mendominasi, dan masyarakat di wilayah perbatasan tetap merasa menjadi bagian dari NKRI, baik secara budaya maupun informasi,” lanjutnya.
Selain sebagai alat pengawasan, Ia berharap KPID juga aktif melakukan edukasi literasi media kepada masyarakat, agar lebih selektif dalam mengakses tayangan dari luar negeri.
Untuk diketahui, Pemprov Kaltara tengah membuka Seleksi KPID Kaltara Periode 2026-2029. Adapun im seleksi KPID Kaltara telah membuka pendaftara seleksi KPID Periode 2026-2029 pada 22 Agustus s/d 22 September 2025.
