Apa Itu Pajak Karbon yang Dibahas Gibran Saat Debat Cawapres Kemarin?

Jakarta, GPriority.co.id – Saat debat cawapres kedua kemarin, Minggu (21/1), cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming, membahas mengenai pajak karbon. Gibran menilai pentingnya pemberlakuan kebijakan pajak karbon untuk strategi pembangunan rendah karbon yang berkeadilan.

“Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung pajak karbon, carbon storage, dan carbon capture,” ujarnya.

Pernyataan ini diutarakan Gibran dalam sesi debat cawapres, segmen kedua. Saat itu ia juga membahas mengenai net zero emission di tahun 2060. Net zero emission adalah keseimbangan antara gas rumah kaca yang masuk ke atmosfer dan pembuangnnya diluar atmosfer.

Lalu, apa itu sebenarnya pajak karbon?

Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan untuk penggunaan bahan bakar fosil. Pemberlakuan pajak karbon di Indonesia sudah terlaksana sejak 1 Juli 2022. Pajak ini berlaku secara terbatas pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Pajak karbon diberlakukan untuk mengatasi masalah emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Namun yang paling utama, dengan diberlakukannya pajak karbon, pemerintah berharap dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.

Pengenaan pajak karbon di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Bukan hanya menambah penerimaan APBN semata, pajak karbon juga berperan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah akan memberlakukan pajak karbon bagi sektor transportasi, bangunan, serta sektor berbasis lahan pada 2025.

Foto : VOI