Disindir Cak Imin, Ternyata Food Estate Ada Hubungannya dengan Prabowo!

Jakarta, GPriority.co.id – Food Estate menjadi topik panas yang dibahas saat debat cawapres kemarin. Hal ini diutarakan oleh Cak Imin, cawapres nomor urut 1 yang memberikan kritik pedas terkait proyek pembangunan Food Estate.

“Kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui Food Estate itu terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat, menghasikan konflik agraria bahkan merusak lingkungan,” ujarnya.

Bahkan Cak Imin menentang keras adanya Food Estate ini, dan meminta agar segera dihentikan. Menurutnya, proyek Food Estate telah terbukti berdampak pada petani, serta merusak lingkungan. Salah satunya yaitu hutan yang gundul.

Senada dengan Cak Imin, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, juga mengaku tidak setuju dan menentang keras adanya Food Estate.

“Kita punya program petani bangga bertani di laut jaya nelayan sejahtera jangan misal seperti Food Estate yang gagal dan merusak lingkungan yang benar aja? Rugi dong kita,” ungkapnya.

Sebenarnya, apa itu proyek Food Estate yang digagas Presiden Jokowi?

Proyek food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Usut punya usut, proyek Food Estate ternyata berada di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Food Estate masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Bahkan pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp235,46 miliar, untuk proyek Food Estate. Program ini berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan tertentu.

Oleh karenanya, proyek Food Estate juga melibatkan banyak Kementrian seperti termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.

Foto : Mediatani