BGN Sambut Baik Temuan MBG Watch, Janji akan Tindaklanjuti

Jakarta, GPriority.co.id – Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, menyambut baik berbagai temuan MBG Watch terkait persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia meminta agar data dan bukti laporan segera disampaikan kepada BGN untuk ditindaklanjuti.

“Tadi ada beberapa laporan yang masuk ke MBG Watch, banyak hal terkait dengan tata kelola, kemudian laporan dugaan korupsi, dan lain sebagainya, saya kira kami menyambut positif, terutama memang kami butuhkan laporan-laporan tersebut. Dan kalau kemudian teman-teman MBG Watch bisa memberikan dokumen, bukti secara detail kemudian dan sebagainya, akan kami sangat senang dan kami akan segera tindak lanjut,” kata Redy dalam Siaran Pers Aduan MBG Watch melalui Zoom, Senin (17/11). 

Redy mengungkapkan bahwa BGN juga telah menerima laporan soal dugaan pemangkasan anggaran dan penyelewengan bahan baku MBG.

“Saya tadi terkait dengan dugaan adanya pemangkasan anggaran, kemudian dugaan penyelewengan misalnya pembelian bahan baku, kami juga sudah mendapatkan beberapa laporan tentu ya, mitra-mitra yang nakal begitu ya,” tuturnya.

Terkait temuan ketidaksesuaian tenaga ahli gizi dalam program, Redy menegaskan perlunya laporan akurat dari lapangan agar BGN dapat mengambil tindakan tegas. 

“Kemudian juga ketidaksesuaian misalnya ahli gizinya lulusan ekonomi syariah mislanya. Nah itu juga perlu kami mendapatkan report dari lapangan yang memang benar-benar fakta yang terjadi di lapangan. Supaya kami bisa juga menindak tegas, mitra-mitra ataupun oknum-oknum yang memang tidak menjalankan SOP, tidak menjalankan juknis secara tepat di lapangan. Saya menyambut baik sekali laporan dari MBG Watch,” jelasnya.

Lebih lanjut, Redy berjanji BGN terus memperbaiki tata kelola MBG sembari menunggu Presiden Prabowo Subianto menandatangani Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. 

“Tetapi kita tidak hanya menunggu perpres diundangkan, dalam proses perpres diundangkan pun juga kami selalu melakukan perbaikan tata kelola,”pungkasnya.

Sebelumnya, MBG Watch merilis hasil pemantauan selama satu bulan terhadap pelaksanaan program. Berdasarkan 199 laporan warga yang masuk pada Oktober–November 2025, ditemukan sembilan kategori masalah.

Sebanyak 46 persen warga mengeluhkan makanan MBG yang mengandung UPF, 37 persen menilai makanan tidak layak konsumsi, 34 persen menyarankan variasi menu lebih baik, dan 24 persen melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk pelecehan dan pelanggaran lainnya. Selain itu, 19 persen melaporkan kasus keracunan, 17 persen menyebut anak mereka belum menerima MBG sama sekali, dan 5 persen menyoroti buruknya higienitas dan sanitasi di SPPG.

Laporan juga mencakup dugaan penyalahgunaan lainnya, seperti pemutusan kontrak sepihak, pelecehan, pengancaman, vendor tidak dibayar, dugaan eksploitasi pekerja, hingga praktik mark up harga.