Jakarta, GPriority.co.id – Sejak tahun 2018, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat terus mendorong peraturan daerah (Perda) khusus tentang pembangunan berkelanjutan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala BRIDA Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, pihaknya juga turut mendorong Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang masyarakat adat.
“Tapi juga bagaimana untuk mengintegraskan RZWP3K dan RT/RW di Papua Barat sehingga Provinsi Pembangunan Berkelanjutan ataupun Provinsi Konservasi dengan komitmen 70 persen itu nyata terlihat di dalam tata ruang Papua Barat walaupun saat ini sedang direvisi karena terjadi pemekaran di tanah Papua dan terbentuk Provinsi Baru Papua Barat Daya,” jelas Charlie kepada GPriority pada Senin (27/10) di Auditorium BJ. Habibie, BRIN, Jakarta.
Charlie mengatakan saat ini telah ada regulasi-regulasi seperti perda riset dan inovasi daerah di Papua Barat. Terlebih, Papua Barat merupakan daerah pertama di Indonesia dan menjadi contoh yang menekankan di peraturan daerah terkait kebijakan penganggaran riset dan inovasi daerah sekurang-kurangnya 1 persen dari total APBD.
“Walaupun ya tentunya membutuhkan regulasi turunan untuk bisa menjalankan komitmen atau amanah daripada perda tersebut juga berbagai perda-perda yang mendorong untuk itu. Di samping itu juga yang terpenting misalnya pembangunan SMA unggulan di Papua Barat, SMA Taruna Kasuari Nusantara, itu merupakan salah satu produk BRIDA yang bekerja sama dengan mitra untuk pengembangan sumber daya manusia di sana,” ungkapnya.
Charlie menyebut, BRIDA Papua Barat juga telah melakukan berbagai kolaborasi dengan mitra-mitra pembangunan, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan pihak lainnya untuk pendanaan pembangunan berkelanjutan.
Ia menurutkan, kebijakan berbasis bukti merupakan syarat yang sedang didorong untuk melaksanakan pembangunan di Papua Barat.
“Tentunya riset dan inovasi itu harus terus ditingkatkan sehingga hasil-hasil rekomendasinya yang merupakan policy brief itu kemudian bisa digunakan dalam perencanaan pembangunan untuk mendorong percepatan pembanguanan di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Charlie mengatakan, peran BRIDA secara kelembagaan juga harus ditingkatkan dari sisi sumber daya manusia yang melakukan riset serta analisis kebijakan guna mendukung penganggaran riset dan inovasi di Papua Barat.
“Kita harapkan bahwa percepatan dari pembangunan di Papua Barat dan tanah Papua secara keseluruhan itu akan berdampak nyata dan bisa cepat tercapai,” pungkasnya.
