Jakarta, GPriority.co.id – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera memanfaatkan dana endapan senilai Rp19 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia (BI).
Menurut Justin, dana tersebut seharusnya digunakan secara produktif demi kemajuan Ibu Kota.
“Jangan sampai uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini dibuat tidur. Uang tersebut harus bekerja untuk pembangunan daerah. Pemprov DKI harus segera menuntaskan target realisasi anggarannya,” kata Justin dalam keterangannya, Senin (27/10).
Justin menjelaskan, berdasarkan data ‘Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Se-Indonesia TA 2025’ dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI per 17 Oktober 2025, pendapatan Pemprov DKI mencapai 72,21 persen, namun realisasi belanja baru 52,6 persen. Artinya, masih ada selisih 19,61 persen anggaran yang belum digunakan.
“Sampai dengan saat ini, masih ada sebanyak 19,61 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) TA (Tahun Anggaran) 2025 ini yang belum dipakai oleh Pemprov DKI. Padahal, kebutuhan warga Jakarta masih sangat banyak dan harus segera dipenuhi,” tegas Justin.
Mengacu pada data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, realisasi belanja subsidi baru mencapai 29,79 persen, belanja modal masih di angka 25 persen, sementara Penanaman Modal Daerah (PMD) termasuk untuk pembangunan jaringan MRT baru 16,8 persen.
“Patut untuk dipertanyakan mengapa Pemprov DKI bisa memiliki dana endapan yang besar. Padahal, kita lagi sangat membutuhkan uang baik untuk pendidikan gratis, kesehahteraan warga, ataupun untuk melakukan percepatan ekonomi dan pembangunan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya akan menyelidiki dugaan praktik permainan bunga deposito oleh oknum pemerintah daerah dari dana yang mengendap di bank.
Data Bank Indonesia menunjukkan, hingga Oktober 2025 jumlah dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun, dengan DKI Jakarta tercatat memiliki simpanan lebih dari Rp19 triliun.
“Pemerintah pusat, akan kita investigasi itu kenapa deposito segitu banyak. Pemerintah kan tugasnya bukan mengumpulkan bunga dari tabungan, tugas kita adalah membangun dan memastikan uang yang kita peroleh berdampak ke perekonomian,” kata Purbaya, Senin (20/10).
