Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (8/7), di Swiss-Belhotel Kendari.
Mengusung tema “Pemanfaatan Data dan Informasi IDSD dalam Rangka Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti untuk Memperkuat Daya Saing Berdasarkan Potensi Keunggulan Daerah”, kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Asisten II Setda Sultra, Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta perwakilan dari berbagai OPD lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam memperkuat daya saing, terutama melalui penguatan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, perdagangan, dan pariwisata. Ia menyebut bahwa IDSD merupakan instrumen strategis dalam mengukur produktivitas ekonomi daerah.
“IDSD ini adalah alat ukur utama yang menggambarkan bagaimana daya saing daerah terbentuk melalui produktivitas sektor-sektor penggerak ekonomi. Jadi mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku industri kreatif dan pariwisata, semuanya menjadi komponen penting dalam penilaian ini,” jelas Hugua.
Wagub juga menekankan bahwa Brida tidak hanya bertugas di tingkat provinsi, melainkan juga memiliki tanggung jawab besar dalam membina dan memfasilitasi kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja daya saing mereka.
“Brida harus ambil peran aktif. Kita adalah perpanjangan tangan pusat. Kalau indeks daya saing kita lemah, itu tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya tiga indikator nasional dalam menilai kinerja daerah, yakni Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK, LAKIP oleh Kementerian PANRB, dan IDSD oleh BRIN. Terkait itu, ia mengkritisi menurunnya skor LAKIP Provinsi Sultra dari B menjadi C dan menekankan perlunya peningkatan IDSD sebagai cerminan produktivitas masyarakat.
“Kalau IDSD kita rendah, lalu untuk apa APBD Rp4,7 triliun itu? Karena IDSD mencerminkan hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Wagub menyampaikan bahwa skor IDSD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 berada di angka 3,46, naik dari 3,36 di tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menilai peningkatan ini harus terus digenjot agar Sultra mampu bersaing di tingkat nasional.
Kepala Brida Sultra, Dra. Hj. Isma, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting mengingat adanya perubahan sistem pengukuran IDSD pasca integrasi Balitbang ke BRIN. Pengukuran kini dilakukan secara nasional oleh BRIN berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.
“IDSD kini menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan berbasis bukti dan evaluasi kinerja pemerintah daerah,” ujar Isma.
Isma juga menambahkan bahwa peningkatan skor IDSD menjadi indikator positif, namun sejumlah pilar masih memerlukan perhatian dan intervensi strategis. Ia menyebut tiga tujuan utama dari sosialisasi ini, yaitu menyusun perencanaan berbasis data IDSD, meningkatkan pilar-pilar dengan skor rendah, dan memperkuat komunikasi hasil analisis IDSD kepada pemangku kepentingan.
BRIN melalui Deputi Riset dan Inovasi Daerah, lanjutnya, akan terus memberikan bimbingan teknis guna mendorong optimalisasi pemanfaatan data IDSD oleh daerah.
Foto:dok.Pemprov Sultra
