Dinilai Lebih Berpengalaman, Prabowo Serahkan Proyek Infrastruktur ke Pihak Swasta

Jakarta, GPriority.co.id – Belum lama menjabat, gebrakan Presiden Prabowo seolah tak ada habisnya.

Terbaru, Presiden Prabowo pun menargetkan pembangunan infrastruktur di Tanah Air secara bertahap.

Jika sebelumnya pembangunan infrastruktur banyak diserahkan kepada pihak pemerintahan dengan menggunakan APBN,  ke depannya Presiden Prabowo menegaskan akan menyerahkan sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta.

Alasannya, Presiden Prabowo ingin meningkatkan efisiensi dan inovasi untuk Inodnesia.

Melalui acara Penutupan Munas Konsolidasi KADIN Indonesia, Presiden Prabowo menjelaskan jika skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan menjadi andalan untuk pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Lebih lanjut, dirinya pun membantah kabar bahwa proyek infrastruktur dihentikan, seraya menjelaskan bahwa pemerintah hanya mengubah skema dengan memberi peran lebih besar kepada swasta.

Nantinya, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara akan lebih banyak digarap oleh swasta, sehingga mengurangi ketergantungan pada APBN.

Sementara, pemerintah Indonesia akan tetap berfokus pada proyek-proyek strategis yang menyangkut perlindungan rakyat.

Presiden Prabowo pun mendorong pihak swasta untuk berkembang melalui pengelolaan infrastruktur.

Presiden Prabowo pun optimis untuk dapat memaksimalkan potensi pihak swasta yang lebih berpengalaman dan inovatif.

Tanah Sitaan Korupsi untuk Bangun Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga memerintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk mengoptimalkan aset negara.

Salah satu caranya, yaitu menggunakan tanah sitaan kasus korupsi dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Nantinya dengan koordinasi bersama Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, tanah sitaan serta lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi sebagai aset negara untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah MBR.

Dalam hal ini Presiden Prabowo mengatakan jika tanah akan tetap menjadi milik negara, tetapi bangunan dapat dimiliki masyarakat melalui Hak Guna Bangunan (HGB).

Terkait MBR, pemerintah Indonesia dilaporkan telah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta.

Dalam skema tersebut disebutkan juga pekerja sektor informal seperti pedagang bakso dan penjual sayur.

Sebagai informasi, skema ini dirancang untuk memastikan masyarakat dengan penghasilan tidak tetap tetap dapat memiliki rumah melalui supervisi dan pendampingan terkait penghasilan mereka.

Melalui langkah ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Foto : Sekretariat Presiden RI