Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memacu percepatan program hilirisasi industri serta penguatan ketahanan energi nasional. Langkah ini menjadi strategi untuk menuju kemandirian ekonomi.
Kebijakan ini menekankan pada pentingnya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara optimal, agar memberikan nilai tambah maksimal bagi negara.
Disampaikan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Hambalang, Bogor, saat ini hilirisasi disebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun (rupiah) dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada Kamis (26/3).
Ia melanjutkan, saat ini dari sekitar 20 proyek hilirisasi tahap awal, sebagian telah memasuki tahap pembangunan awal (groundbreaking), sementara proyek lainnya akan segera dimulai dalam waktu dekat. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan belasan proyek hilirisasi baru dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah untuk memperkuat sektor industri berbasis SDA.
Selain fokus pada hilirisasi, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor energi sebagai bagian dari upaya mencapai ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh potensi energi dalam negeri dimanfaatkan secara maksimal, termasuk energi berbasis bio seperti etanol dan biodiesel dari minyak sawit (CPO).
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas perkembangan harga komoditas strategis seperti batu bara dan nikel. Pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan besar terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut. Namun, fleksibilitas produksi tetap terbuka dengan mempertimbangkan kondisi pasar global serta keseimbangan antara permintaan dan pasokan.
Presiden juga menekankan bahwa pengelolaan SDA harus mengutamakan kepentingan nasional. Sumber daya alam dipandang sebagai aset strategis negara yang harus dijaga sekaligus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk mengidentifikasi potensi penerimaan dari sektor mineral yang selama ini belum tergarap optimal.
Ke depan, pemerintah menargetkan terciptanya sistem ekonomi yang lebih kuat dan mandiri melalui integrasi kebijakan hilirisasi, penguatan energi domestik, serta tata kelola SDA yang berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing global sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
