Jakarta, GPriority.co.id – Menyoroti pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut adanya 60 keluarga yang menguasai hampir separuh tanah bersertifikat di Indonesia, DPR RI pun memberikan respon.
Menurut Deddy Sitorus selaku Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, pernyataan tersebut menandakan jika negara mulai jujur kepada rakyat. Kendati demikian, ia menekankan agar fakta yang diungkap tersebut tak berhenti hanya pada sekadar pernyataan. Deddy mendorong adanya tindak lanjut berupa langkah nyata reforma agraria serta distribusi tanah yang adil.
Tak sampai disitu, Deddy juga memberi usulan agar pemerintah dapat menaikkan pajak bagi keluarga-keluarga kaya tersebut. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
“Saya kira pajaknya harus dinaikin betul pak. Mereka sudah cukup kaya pak, mereka sudah sangat kaya. Saatnya negara mengambil untuk mendistribusikannya kepada rakyat pak,” tegas Deddy.
Lebih lanjut Deddy memberi contoh konflik tanah di Kabupaten Pati yang terjadi akibat adanya kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat kecil.
Sebelumnya, Menteri Nusron mengungkap data sebanyak 48 persen dari 55,9 juta hektare tanah bersertifikat dikuasai hanya oleh 60 keluarga. Kepemilikannya pun terhubung melalui berbagai perusahaan serta beneficial ownership.
“48 persen dari 55,9 juta hektare itu hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia. Yang kalau dipetakan PT-nya, PT-nya bisa berupa macam-macam, tapi kalau dilacak siapa beneficial ownership-nya, itu hanya 60 keluarga,” ujar Nusron seperti dikutip dari Monitor Indonesia pada Selasa (9/9).
Sayangnya, Nusron tak mengungkap lebih mendalam terkait identitas 60 keluarga yang menguasai lahan bersertifikat tersebut. Namun ia menekankan, persoalan ini menjadi salah satu masalah penyebab terjadi kemiskinan struktural di Indonesia.
Ia juga menilai jika permasalahan ini ialah buntut dari kesalahan kebijakan yang terjadi di masa lalu.
“Kenapa? karena ada kebijakan yang tak berpihak. Kalau kami boleh menyimpulkan, ada kesalahan kebijakan pada masa lalu,” katanya.
