DPRD Halteng Dukung DOB Patani Gebe Kepulauan

Penulis: W. Madjid | Editor: Lina F | Foto: Humas DPRD.

Malut, GPriority.co.id – Pemekaran Kabupaten Patani – Gebe Kepulauan yang diusulkan tahun 2012 kini kembali didorong oleh masyarakat Patani – Gebe. Hal itu terlihat sejumlah perwakilan dari masyarakat Patani – Gebe mendatangi DPRD Halmahera Tengah (Halteng) Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Selasa (5/09/2023).

Kedatangan sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Koordinasi Pemekaran Patani-Gebe Kepulauan mendapat respon DPRD dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Halteng, Sakir H. Ahmad didampingi Wakil Ketua II Hayun Maneke bersama anggota DPRD.

Tujuan mendatangi DPRD dalam rangka meminta agar DPRD Halteng mendukung pemekaran Patani – Gebe Kepulauan sekaligus meminta untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Patani Gebe Kepulauan.

Mereka juga mengusulkan agar DPRD mengalokasikan anggaran dalam menyiapkan Dokumen Naskah akademik DOB Patani Gebe Kepulauan, dan anggaran kegiatan untuk kepentingan pemekaran.

Ketua Aliansi Pemekaran Patani Gebe Kepulauan Sofyan A. Gafur mengatakan, esensi pemekaran daerah pada dasarnya memperpendek rentan kendali pelayanan kepada masyarakat, mempcrcepat pemerataan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan Negara.

Sejak disuarakan oleh komponen masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2010, Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Patani Gebe Kepulauan baru bisa disetujui dan mendapatkan rekomendasi dari Pemnntah Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2014.

“Pemerintah Daerah, DPRD dan perwakilan tokoh tokoh masyarakat mulai, melakukan beberapa koordinasi dan pertemuan untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dimaksud. Koordinasi dan pertemuan antara lain kepada komssi II DPR RI, Kementrian Dalam Negeri dan pihak – pihak lain di Pemerintah Pusat,” kata Sofyan.

Dia menjelaskan, setelah melalui pemeriksaaan dan penelitian terkait dokumen dan latar belakang usulan yang disampaikan, maka sesuai dengan isyarat Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis sehingga dapat diakamodir dan didaftarkan melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda). Hasil dari koordinasi dan pertemuan-pertemuan tersebut yakni usulan DOB Patani Gebe Kepulauan telah terdaftar di Kementrian Dalam Negeri sejak tahun 2014

“Perjuangan terhadap DOB ini, berhenti ditengah jalan karena adanya moratorium pemekaran DOB baru oleh pemerintah pusat sejak tahn 2014. Untuk melihat perkembangan dan situasi saat ini, dimana terjadi pemekaran beberapa daerah di Provinsi papua dan Papua Barat Tahun 2022-2023, serta adanya beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang juga melakukan perjuangan pengusulan daerah otonomi baru” ujarnya.

Dikatakan, bahwa perjuangan untuk melanjutkan usulan pemekaran DOB Patani – Gebe Kepulauan terus menggema saat ini, hal ini ditandai dengan adanya gerakan pemasangan spanduk saat perayaan HUT RI ke 78 Tahun ini,di semua wilayah Patani dan Pulau Gebe. “Perjuangan DOB ini, akan terwujud sangat diperlukan dukungan DPRD dan Pemerintah Daerah Halteng,” harapnya.

Sementara Ketua DPRD Halteng Sakir H. Ahmad mengatakan, dari hasil audensi, semua mempunyai pikiran yang sama mulai dari tokoh masyarakat maupun anggota DPRD. “Kami 9 anggota DPRD yang hadir ini sangat mendukung terkait dengan tuntutan Aliansi Pemekaran Patani Gebe Kepulauan,” tutupnya.