DPRD Nunukan Maksimalkan Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai

Penulis : M. Hilal │ Editor : Dimas A Putra │ Foto : GP Sifra

Jakarta, GPriority.co.id – Dalam rangka meningkatakan kapasitas anggota dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri No.78 Tahun 2020 Perubahan Atas Permendagri no.36 Tahun 2018.

Bimtek yang digelar di Hotel Mercure, Jakarta pada Kamis (19/10) ini bertujuan untuk meningkatkan tata tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik serta mendorong peran aktif kepada para anggota partai politik.

“Khusus untuk meningkatkan kualitas fungsi sekretariat dewan dalam melaksanakan bimtek, hal ini tentu salah satu bagian dari usaha untuk meningkatkan kualitas dari seluruh anggota dewan yang ada di kabupaten Nunukan,” kata Kepala Bagian Fasilitas Anggaran dan Pengawasan Mukhlis saat ditemui GPriority di Hotel Mercure Jakarta Kota (19/10).

Menurut Mukhlis, bimtek ini menjadi suatu hal yang penting di laksanakan setiap tahunnya, sehingga dalam mendorong tata kelola bantuan keuangan tersebut dapat berjalan maksimal.

Adapun upaya tersebut juga mampu menyelaraskan kinerja para anggota dewan agar terciptanya kualitas arah kebijakan.

Disamping itu, Mukhlis menjelaskan bimtek yang digelar kedua kalinya ini membahas masalah bantuan partai politik, dimana hal tersebut dapat menentukan berapa persen yang harus diberikan ke partai – partai politik khsusunya di daerah Nunukan. 

“Syukurnya dari anggota dewan DPRD Nunukan ini sangat antusias untuk memberikan tanggapan untuk mengetahui pastinya kemampuan APBD Kabupaten Nunukan untuk berapa yang harus di berikan ke partai politik,” kata Mukhlis.

Yang menjadi tantangan, kata Mukhlis yakni perihal anggaran Kabupaten Nunukan yang dirasanya sangat terbatas. Oleh sebab itu, lanjutnya hal tersebut dapat dicoba melalui mekanisme fleksibilitas tentang pembagian bantuan keuangan itu.

“Mungkin karena berbeda di tempat lain disini anggaran kabupaten nunukan relatif sangat terbatas. Yang seperti tadi sudah di sampaikan sekitar 1,4 persentase yang harus dibagikan itu tidak seberapa, makanya anggota dewan itu mencoba fleksibilitas penentuan standar bantuan itu jangan di sama ratakan seluruhnya,” jelasnya.