Entaskan Kemiskinan, Pemprov Sulteng Sepakati Kerja Sama Dengan BP Taskin

Jakarta, GPriority.co.id – Pemprov Sulteng (Sulawesi Tengah) menyepakati kerja sama untuk mempercepat entaskan kemiskinan dengan BP Taskin (Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Kamis (23/1).

Berlangsung di lantai 8 gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, juga turut didampingi oleh Pj. Bupati Morowali, Drs. Yusman Mahbub.

Sejalan dengan visi dari BP Taskin yang ingin percepat entaskan kemiskinan di Indonesia dalam 5 tahun ke depan, Gubernur Rusdy Mastura menuturkan telah memiliki beberapa program yang ia fokuskan di daerahnya.

Salah satunya yaitu dengan mengirim warga miskin di Sulteng ke China, untuk belajar seputar home industry disana.

“3 bulan saya kirim guru-guru magang ke China untuk belajar home industrynya. Bagaimana bisa meniru China terkait industri seperti membuat guci dari alang-alang juga membuat hp. Anak STM saja bisa bikin hp,” ujar Gubernur Rusdy Mastura.

Sebagai informasi, dalam 3 tahun masa jabatannya, Gubernur Rusdy Mastura berhasil menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah dari 13 persen menjadi 11,04 persen.

Terakhir dilaporkan, di tahun 2024 terdapat 91.920 orang miskin di kota dan 287,8 orang miskin di desa Sulawesi Tengah.

Diakui oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, selain menandatangani MoU nota kesepahaman antara BP Taskin dengan Pemprov Sulteng, pihaknya juga telah mengidentifikasi beberapa kemiskinan dan potensi ekonomi di Sulteng.

3 sektor yang paling berpotensi di Sulawesi Tengah diantaranya seperti sektor pangan, sektor pertambangan, dan holtikultura.  

“Jadi saya semakin optimis dengan potensi Sulteng yang banyak di sektor tambang dan luas lahan 61.000 km2 dibanding Sulawesi Selatan yang hanya 45.000 km2. Kami masih punya banyak lahan-lahan yang berpotensi untuk kita kembangkan ke depan,” tegas Gubernur Rusdy Mastura.

BP Taskin: Investasi Dari Asing Tidak Boleh Turnkey Project

Sementara itu, menurut Wakil Kepala I BP Taskin Nanik S Deyang, melalui kerja sama tersebut BP Taskin akan mengarahkan investasi dan usaha-usaha yang bisa diimplementasikan oleh Pemprov Sulteng untuk mengentaskan kemiskinan.

Nanik menyebut, meski angka kemiskinan di Sulteng menurun, namun jika dilihat dari data BPS secara nasional, tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah masih di atas rata-rata nasional.

Kendati Sulawesi Tengah memiliki banyak potensi investasi, namun pihak BP Taskin berpesan kepada Pemprov Sulteng, apabila investasi dilakukan oleh pihak asing, maka tidak diperbolehkan untuk turnkey project.

“Turnkey project artinya membawa tenaga dari luar negeri dari tingkat bawah ke tingkat atas. Kami ingin semua yang mengerjakan investasi adalah orang-orang miskin ataupun penduduk lokal di Sulteng. Sehingga kalau ada orang asing hanya di bagian manajerial saja seperti direktur atau yang ahli sekali. Itu syarat yang kami berikan ke bapak Gubernur dan jajarannya,” jelas Nanik.

Foto : GPriority/Nindya Farhah Azzahrah