Swiss, GPriority.co.id – Pakistan resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump (Peace of Board). Keputusan tersebut menunjukkan perjuangan abadi negara itu, untuk menyeimbangkan simpati publik yang kuat terhadap Palestina, serta hubungan strategis dengan Washington.
Dewan Perdamaian, yang diresmikan oleh Trump pekan lalu selama Forum Ekonomi Dunia di Davos, merupakan bagian dari rencana luasnya untuk menstabilkan Gaza setelah bertahun-tahun konflik. Tujuannya adalah untuk memberikan pengawasan terhadap rekonstruksi pasca-gencatan senjata, pengaturan keamanan, dan upaya diplomatik, dengan anggota termasuk Pakistan. Inisiatif ini telah menuai kritik karena mengesampingkan perwakilan langsung Palestina dalam kerangka kerjanya.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif, bersama dengan Marsekal Lapangan Pakistan Asim Munir dan Menteri Luar Negeri Dar hadir pada upacara peresmian dewan tersebut, yang dipimpin oleh Presiden Trump di Davos. Meskipun Munir tidak berada di podium, PM Shehbaz memberi tahu Trump bahwa kepala militer Pakistan tersebut duduk di antara hadirin di hadapan kamera. Trump tersenyum lebar kepada Munir, yang di masa lalu pernah disebutnya sebagai ‘marsekal lapangan favorit’
Pihak Pakistan menegaskan bahwa langkah tersebut memungkinkan Islamabad untuk tetap terlibat secara konstruktif dalam isu yang sangat penting di dalam negeri, di mana sentimen publik secara luas mendukung perjuangan Palestina. Sebuah pernyataan Pakistan mengatakan, “Pakistan berharap dapat terus memainkan peran konstruktif sebagai bagian dari dewan perdamaian.”
Namun, keputusan tersebut telah memicu skeptisisme dan kritik terang-terangan di negara itu sendiri. Para kritikus berpendapat bahwa keputusan itu terlalu menyelaraskan Islamabad dengan proses yang dipimpin AS. Ketidakhadiran tokoh Palestina dalam upacara tersebut semakin menimbulkan pertanyaan, sebagaimana dilansir dari Reuters.
“Sungguh ironis dan disayangkan bahwa tidak ada negara Muslim, termasuk Pakistan, yang keberatan dengan pengecualian Palestina dari Dewan Perdamaian Trump,” kata Maleeha Lodhi, mantan duta besar Pakistan untuk PBB, di media sosial.
Partai oposisi utama, PTI pimpinan Imran Khan, mengatakan bahwa “partisipasi Pakistan dalam inisiatif perdamaian internasional apa pun harus melengkapi dan memperkuat sistem multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Muncul pertanyaan apakah dewan perdamaian tersebut berupaya menggantikan PBB.
Namun, jika dilihat dari sejarah Pakistan, pendekatan ini sesuai dengan pola yang sudah dikenal. Secara historis, Pakistan memposisikan diri sebagai pembela setia kepentingan umat Muslim, termasuk Palestina, namun perhitungan pragmatis seringkali menjadi penentu.
Setelah peristiwa 9/11, Islamabad menjadi sekutu utama AS dalam “perang melawan teror”, menuai keuntungan ekonomi sekaligus menghadapi reaksi negatif di dalam negeri. Sebelumnya, selama konflik September Hitam di Yordania tahun 1970, penasihat militer Pakistan dilaporkan terlibat dalam operasi melawan faksi-faksi Palestina, sebuah babak yang jarang diakui secara resmi.
Dalam hal hubungan dengan Afghanistan, Pakistan telah memberikan cek kosong kepada AS dalam berurusan dengan Kabul di masa lalu. Tindakan tersebut tetap menjadi titik sensitif dalam hubungan kedua negara. Serangan Pakistan terhadap Kabul dan daerah perbatasan Afghanistan, yang menewaskan perempuan, anak-anak, dan pemain kriket, hanya memperburuk hubungan antara kedua negara tetangga tersebut.
Keanggotaan dewan Gaza berisiko memperlebar jurang antara kebijakan negara dan sentimen masyarakat. Protes dan kemarahan di media sosial telah muncul, dengan beberapa pihak menyebut langkah tersebut munafik atau pengkhianatan terhadap solidaritas yang berprinsip.
Untuk saat ini, keterlibatan Pakistan memberikan visibilitas diplomatik dan saluran ke Washington tanpa berkomitmen pada posisi tertentu. Apakah hal itu akan menghasilkan pengaruh yang berarti bagi Palestina, atau hanya melayani kebutuhan Islamabad untuk tampak moderat dan berguna, masih belum pasti. Cepat atau lambat, Trump akan menuntut bagiannya dari Rawalpindi.
