Maluku Utara, GPriority.co.id – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda, berhasil melambungkan ekonomi di daerahnya pada Kuartal II-2025, sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Senin (29/9).
Maluku Utara bahkan menempati urutan pertama pada kategori 5 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, dengan persentase 32,09 persen. Sementara pada urutan kedua ditempati oleh Sulawesi Tengah (7,95 persen), Kepulauan Riau (7,14 persen), Bali (5,95 persen), serta Sulawesi Tenggara (5,89 persen).
Pada data tersebut, Maluku Utara menjadi satu-satunya wilayah yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi double digit. Kenaikan ini juga terjadi pada periode sebelumnya pada Kuartal I-2025, sebesar 34,58 persen.
Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sendiri didorong oleh berbagai aspek, mulai dari ekspansi industri pengolahan serta pertambangan nikel, investasi besar-besaran yang meliputi pembangunan smelter, pelabuhan, hingga infrastruktur energi, sampai dengan hilirisasi komoditas nikel yang merupakan hasil kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor nikel mentah.
Selain itu pemerintah Maluku Utara juga mewajibkan industrialisasi di dalam negeri, guna mendorong ekspor produk olahan serta meningkatkan nilai tambah lokal.
Sebagai informasi, nikel hasil produksi Maluku Utara menjadi salah satu nikel terbaik yang ada di dunia. Pasalnya, memiliki kualitas bijih yang tinggi juga memiliki saprolit dan limonit berkualitas tinggi.
Bukan hanya menjadi motor perekonomian di kawasan Timur Indonesia, provinsi ini juga menjadi contoh nyata adanya transformasi daerah yang berbasis hilirisasi serta industrialisasi SDA (Sumber Daya Alam).
Kendati demikian, Gubernur Sherly menekankan jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
“Pertumbuhan itu tidak merata. Dia hanya muncul di atas. Mengapa? karena kita sendiri belum bisa swasembada pangan. Banyak perusahaan besar yang masih mengambil bahan makanan dari luar daerah,” ujarnya.
Sherly menegaskan, “Di satu kawasan industri, kebutuhan pangan bisa mencapai Rp100 miliar per bulan. Tapi tidak bisa dinikmati oleh petani dan nelayan kita karena belinya dari Manado dan Surabaya.”
Begitupun terkait persoalan tenaga kerja pada kawasan industri. Dari 60 ribu orang yang tercatat, mayoritas berasal dari luar wilayah Maluku Utara. Sehingga menurut Sherly, pembangunan di daerahnya tidak inklusif dan belum merata.
Kini, bersama dengan Pemprov (Pemerintah Provinsi) Maluku Utara, dirinya akan berfokus pada peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di daerahnya. Ia berharap, industri-industri besar di Maluku Utara dapat lebih banyak mempekerjakan penduduk lokal.
