Jakarta, GPriority.co.id – Kualitas dan kapasitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang belum merata, masih menjadi tantangan hingga saat ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Katmoko Ari, Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
Mewakili MenPANRB Rini Widyantini dalam agenda diskusi publik ‘Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia’, Rabu (29/10), di Universitas Katolik (Unika Atma Jaya), Ari menyebut budaya kerja yang belum adaptif dan kolaboratif serta kelemahan dalam manajemen talenta dan pengembangan karir, menjadi tantangan ASN lainnya saat ini.
Berdasarkan data BKN (Badan Kepegawaian Negara) per 1 Juni 2025 Ari melaporkan, saat ini total ASN di Indonesia berjumlah 5.045.998, termasuk P3K. Dimana, penataan ASN tersebut juga diakui Ari sebagai tantangan tersendiri.
“Kemudian secara statistik, 77 persen ASN berada di daerah, sedangkan sisanya itu berada di pusat. Kalau kita bicara tentang gender quality, kaum wanita di profil ASN itu lebih banyak. Dibandingkan dengan pria, mereka lebih bisa bersaing,” sebut Ari.
Kendati demikian, pada jabatan-jabatan tinggi, profil kaum wanita yang menjadi ASN masih kalah dibandingkan kaum pria.
Di sisi lain, dari jangka pendidikan, saat ini untuk ASN lulusan S2 dan S3 presentasenya sangatlah kecil jika dibandingkan ASN lulusan D4 ataupun S1.
Secara garis besar, Ari menyebut ada 5 tantangan birokrasi saat ini dan ke depan.
1. Membangun kultur birokrasi baru
Yaitu mengubah total pola pikir dan kebiasaan kerja lama yang kaku menjadi budaya pelayanan yang lincah, inovatif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
2. Membangun kepercayaan publik
Meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berintegritas.
3. Mengurangi kesenjangan kompetensi digital
Memastikan seluruh ASN memiliki kapasitas digital yang mumpuni agar mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan secara merata di seluruh Indonesia.
4. Membangun kebijakan berbasis data, bukti, dan empati
Mendasarkan setiap pengambilan keputusan pada analisis data dan bukti yang akurat, seraya terus mengasah empati untuk memahami dan menjawab kebutuh riil warga Indonesia.
5. Menghapus sekat-sekat birokrasi
Meruntuhkan dinding ego sektoral antar instansi pemerintah untuk menciptakan kerja yang sinergis dan terintegrasi, sehingga layanan kepada masyarakat tidak lagi tumpang tindih dan terkotak-kotak.
