Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan bahwa sekitar 60 juta warga Indonesia masih belum terkoneksi internet.
Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan, pemerintah akan mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal.
Menurutnya, akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Kemkomdigi, Kamis (23/10).
Meutya menjelaskan, percepatan pembangunan konektivitas digital dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian. Salah satunya diwujudkan melalui nota kesepahaman (MoU) antara Kemkomdigi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT).
Kerja sama ini bertujuan mempercepat pembangunan konektivitas digital di pedesaan dengan memetakan kebutuhan infrastruktur secara lebih akurat dan tepat sasaran.
“Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026,” ujar Meutya.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa ketersediaan konektivitas merupakan faktor penting dalam kemajuan desa.
“Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.
Yandri menambahkan banyak potensi desa yang dapat dimaksimalkan dengan ketersediaan konektivitas internet.
“Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” pungkas Yandri.
