Jakarta, GPriority.co.id – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terkait memasukan anak bermasalah ke barak militer memicu kontroversi bagi banyak orang. Terbaru, Dedi dilaporkan oleh wali murid dari salah satu siswa di daerah Bekasi.
Dedu dilaporkan ke Komnas HAM oleh Adhel Setiawan, orang tua murid di Bekasi, melalui Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia pada Kamis (8/5) lalu, terkait dugaan pelanggaran hak anak. Adhel berpendapat, kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap falsafah pendidikan.
Adhel juga menegaskan bahwa kenakalan remaja seharusnya menjadi tanggung jawab guru, orang tua, dan pemerintah dalam konteks pendidikan, bukan malah ditangani melalui pendekatan militeristik.
Adhel turut mengkritik keras metode pelatihan yang dianggap tidak memanusiakan anak, seperti bangun pukul 4 pagi, tidur pukul 10 malam, menggunakan atribut militer, potong rambut, hingga latihan baris-berbaris.
Adhel menilai, kebijakan tersebut membuka peluang besar terhadap terjadinya pelanggaran HAM, seperti intimidasi atau perlakuan kasar terhadap anak-anak. Baginya, pendidikan sudah seharusnya bersifat membimbing dan menumbuhkan potensi peserta didik, bukan menjadikan mereka objek pelatihan disiplin ala militer.
“Buktinya saya kemarin baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin. Ini membuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM,” tegas Adhel.
Sebagai informasi, para siswa yang bermasalah diwajibkan untuk mengikuti barak militer selama 2 minggu, untuk menimbulkan efek jera lewat latihan disiplin yang diterapkan, sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi.
Adapun kategori siswa yang wajib mengikuti kegiatan barak militer diantaranya adalah mereka yang suka tawuran, tukang mabuk, suka bermain game mobile legends, suka melawan orang tua, perokok, hingga mereka yang terindikasi gemulai.
Foto : Dok. Instagram/dedimulyadi71
