Komisi X DPR Dukung Penuh PTM Juli 2021


Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menekankan pembelajaran tatap muka (PTM) akan di mulai juli 2021. Presiden Joko Widodo juga mengusulkan PTM dilaksanakan dua hari dalam seminggu.

Menurut Presiden Joko Widodo, jumlah kelas pada PTM terbatas hanya diisi oleh 25% murid, kegiatan belajar mengajar hanya dua jam, dan seminggu dua kali dalam pertemuan.

Diketahui, bahwa Kemendikbudristek bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) juga telah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) di Masa Pandemi Covid -19 yang dapat membantu penyelenggaraan PTM terbatas. Panduan tersebut dapat diunduh di laman bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id atau spab.kemdikbud.go.id.

Dilansir dari Dpr.go.id pada tanggal 11 Juni 2021, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya menyetujui akan gagasan tersebut,”Opsi ini sebagaimana Mas Nadiem, saya mendukung. Komisi X mendukung bahwa PTM memang tetap harus berjalan, itu yang pertama,” kata Huda dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka” di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Kendati begitu, Menteri Nadiem menjelaskan, PTM ini tidak akan dilakukan serentak mengingat Indonesi masih di landa pandemi Covid-19 “PTM ini tidak berlaku serentak secara nasional, karena dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri disebutkan yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak, bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah kabupaten kota,” ujar Huda. Sehingga harus tetap dibawah batas maksimal yang tercantum dalam SKB Empat Menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Huda menyebutkan, di dalam SKB bahwa orang tua masih punya hak otoritatif, dalam hal ini menentukan apakah anak-anak mereka tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau mengikuti aturan PTM.

“Jadi perdebatan publik itu sebenarnya bisa dituntaskan ketika merujuk pada SKB 4 menteri. Bahwa ketika ada orang tua protes, nggak usah protes, karena orang tua ada opsi untuk tetap menolak, dengan cara tetap melaksanakan PJJ,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.(Sof.Foto.Istimewa)

Related posts