LMND dan DPRD Tidore Sepakat Tolak UU Omnibus Law

TIDORE – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Tidore Kepulauan dan DPRD Kota Tidore Kepulauan, sepakat menolak UU Omnibus Law. Ini setelah LMND melakukan hearing dengan DPRD Kota Tidore Kepulauan diruang sidang paripurna, pada Rabu (7/10/2020). 

Sebelumnya, LMND Tidore Kepulauan melakukan orasi di depan kantor DPRD Tidore Kepulauan sekitar satu jam lebih. Namun tak lama kemudian DPRD menerima para pendemo untuk melakukan hearing. Dalam hearing tersebut LMND menilai bahwa UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 kemarin, telah mengancam seluruh sektor kehidupan. Dimana dalam muatan dalan UU Omnibus Law dinilai dapat mengacam seluruh sektor kehidupan sosial negara kesatuan republik indonesia diantaranya, Perizinan berusaha. Penanaman modal asing. Pemanfaatan ruang, pesisi dan laut. Lingkungan hidup. Pendirian bangunan. Minerba dan Migas. Pertanahan dan perkebunan. Ketenagakerjaan. Impor dan perdagangan dan Pendidikan tinggi.

Koordinator aksi (korlap) Julfikar Hasan dalan orasinya mengatakan EK – LMND Kota Tidore Kepulauan menilai sejak awal pengusulan UU Omnibus Law hingga disahkan oleh pemerintah nasional dalam hal ini DPR – RI sangatlah melenceng jauh dari asas socio-demokrasi yang terkandung dalam nilai – nilai pancasila dan batang tubuh UUD 1945. “LMND Kota Tidore menyatakan sikap mendesak DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk mendukung penolakan UU Omnibus Law. Dan tuntutan ini bukan baru kali ini, tetapi sebelumnya telah dilaksanakan untuk  mendesak DPRD menolak UU Omnibus Law, kami minta semua fraksi di DPRD ini menyatakan sikap bersama cabut UU Omnibus Law,” kata Julfikar.

Dalam hearing tersebut Ketua DPRD Ahmad Ishak, dihadapan massa aksi menyatakan terkait dengan tuntutan terkait dengan UU Omnibus Law yang baru disahkan DPR – RI beberapa hari lalu ini. DPRD Kota Tidore Kepulauan juga punya Asosiasi DPRD Kabupaten/ Kota yang juga sudah melakukan diskusi terkait dengan Omnibus Law, yang itu memberikan pertimbangkan kepada pemerintah keputusan kepada pemerintah pusat agar bisa dipertimbangkan lagi soal undang-undang yang sudah disahkan itu, ” Saya secara pribadi menolak UU Omnibus Law, karena ada beberapa point dalam undang – undang itu sangat bertantangan yang tidak berpihak kepada rakyat, soal keputusan secara fraksional saya serahkan ke teman – teman fraksi,” kata Ahmad Ishak.

Semetara Wakil Ketua I Mochtar Djumati yang juga anggota fraksi Partai NasDem, mengatakan bahwa banyak rakyat yang dirugikan dalam pengesahan UU Omnibus Law,” Saya atasnama pribadi dan fraksi NasDem mendukung penuh terkait perjuangan adik-adik mahasiswa terkait dengan UU Omnibus Law,” kata Mochtar.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua II Ratna Namsa menyatakan bahwa dirinya meminta agar lembaga DPRD harus cepat merespon tuntuntan yang disampaikan oleh LMND Kota Tidore Kepulauan ,”Saya dan Fraksi PAN dengan tegas meminta kepada lembaga DPRD agar dengan cepat mengambil keputusan terkait dengan tuntutan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat Ridwan M.Yamin mengatakan bahwa secara nasional fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak terkait dengan UU Omnibus Law, hal yang sama juga disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan sebagaimana diutarakan oleh Abdulrahman Arsyad, dia mengatakan bahwa fraksi PDI Perjuangan juga menolak terkait dengan UU Omnibus Law. Diakhir penyampaian pandangan dari masing – masing fraksi, DPRD Kota Tidore Kepulauan akhirnya bersepakat untuk menolak UU Omnibus Law dan membuat rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat untuk mencabut UU Omnibus Law, rekomendasi penolakan UU Omnibus Law oleh DPRD Kota Tidore tersebut dengan nomor:173/233/02/2020.

Sementara itu, demonstrasi tersebut mendapat dukungan dari Rektor Universitas Nuku Idris Sudin. Dihadapan massa aksi, Rektor Idris Sudin meminta agar para mahasiswa yang tergabung dalam LMND dapat melakukan aksi dengan tertib agar bisa terhindar hal – hal yang tidak diinginkan serta tidak mencipatkan klaster baru penyebaran covid-19 karena situasi masih dalam keadaan pendemi. “Aksi tetap penolakan UU Omnibus Law tetap dilakukan, namun diharapkan para aksi mengikuti protokol kesehatan,” harapnya.  (wmj).

Related posts