Jakarta, GPriority.co.id – Jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia terus menurun. Dalam 5 tahun terakhir, ada sekitar 9,48 juta orang yang keluar dari kelompok kelas menengah. Lantas, apa yang menyebabkan masyarakat kelas menengah Indonesia turun kelas?
Berdasarkan penuturan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, salah satu faktor yang membuat masyarakat kelas menengah Indonesia turun kelas ialah karena masih berlanjutnya dampak pandemi Covid-19.
Sebagai informasi, pandemi Covid-19 memang melemahkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut paling dirasakan oleh masyarakat kelas menengah Indonesia.
Pemerintah seringkali mengabaikan kelas menengah dan membuat kebijakan yang hanya berpihak pada kelas menengah bawah.
Penyebab masyarakat kelas menengah Indonesia turun kelas, diantaranya adalah sebagai berikut.
Pertama, bantuan saat Covid-19 yang tak ditujukan pemerintah Indonesia untuk masyarakat kelas menengah.
Selama pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai bantuan yang memiliki syarat dan sasaran yang berbeda. Diantaranya seperti Kartu Prakerja, Diskon Listrik, BLT UMKM atau BPUM, BSU atau BLT Subsidi Gaji, Bansos Tunai, hingga Kartu Sembako dan Beras Bulog.
Sayangnya, berbagai bantuan tersebut tak ditujukan pemerintah untuk masyarakat kelas menengah Indonesia.
Kedua, Tapera untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tapera merupakan simpanan yang hanya dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan akan dikembalikan beserta hasil pemupukannya, setelah kepesertaan berakhir.
Namun, untuk mengambil KPR, renovasi, atau membangun rumah, Tapera memiliki beberapa syarat seperti WNI dengan maksimal penghasilan Rp8 juta (Rp10 juta untuk warga Papua), dan hanya berlaku untuk rumah pertama.
Jika melihat dari skema tersebut, maka yang paling berhak menerima manfaat pembiayaan dari Tapera sebenarnya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan masyarakat kelas menengah tidak mendapatkannya.
Ketiga, subsidi KRL yang berbasis NIK.
Pemerintah berencana menerapkan tiket elektronik berbasis NIK untuk pengguna KRL Jabodetabek. Melalui kebijakan tersebut, hanya masyarakat yang dianggap berhak lah yang bisa membeli tiket KRL dengan harga murah.
Dikhawatirkan, masyarakat kelas menengah Indonesia akan menjadi yang paling terbebani dengan adanya peraturan ini.
Kebijakan ini juga meuai kritik karena ditakutkan membuat banyak masyarakat beralih ke kendaraan pribadi, dan justru malah semakin menambah kemacetan.
Padahal menurut ekonom Chatib Basri, dari data BPS per Maret 2024, 40 persen masyarakat kelas menengah berkontribusi sebanyak 37 persen ke konsumsi nasional.
Angka ini menunjukkan jika sepertiga ekonomi nasional bergantung pada masyarakat kelas menengah Indonesia.
Khawatirnya jika tidak jadi perhatian pemerintah, maka akan lebih banyak masyarakat kelas mengenah Indonesia yang bakal turun kelas.
Foto : Ilustrasi/ANTARA
