Program ‘Ekonomi Biru Laut Sehat Indonesia Sejahtera’ berhasil diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono, saat peringatan Hari Ulang Tahun KKP ke-22 ,di Pelabuhan Manggar, Belitung Timur, Selasa (26/10/21).
Hadir juga dalam kegiatab tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, dan Bupati Belitung Timur Burhanudin.
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan, KKP RI saat ini tengah menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia hingga 2045.
“Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, dimana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budidaya yang berorientasi ekspor, dan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal,” kata Menteri Trenggono.
Ia menuturkan implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan.
Trenggono pun menitipkan laut kepada pemerintah daerah agar selalu dijaga tetap sehat, tidak kotor dan kumuh.
“Jadi definisi ekonomi biru adalah komitmen bersama menjaga laut tetap sehat untuk masa depan generasi mendatang,” tuturnya.
Trenggono mengungkapkan, KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur mulai tahun 2022 untuk mengimplementasikan ekonomi biru.
Melalui kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal dan penghobi.
Diketahui, WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan.
“Kemudian di subsektor perikanan budidaya akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi,” ujarnya.
Untuk komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya merupakan unggulan ekspor.
KKP juga akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan, dan menjaga komoditas perikanan dari kepunahan. Kampung budidaya ini tersebar untuk komoditas perikanan darat (tawar), payau atau pesisir, serta laut. (Dw.foto.dok.Kominfo Beltim)
