Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan bahwa bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh merupakan bukti bahwa Indonesia belum siap menghadapi krisis iklim.
Hal itu disampaikan Hanif dalam acara peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Kantor Bappenas RI, Selasa (2/12).
“Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi bukti kalibrasi alam terhadap ketidaksiapan kita menghadapi krisis iklim yang tidak mungkin ditangani oleh satu negara saja. Krisis iklim memerlukan konsensus semua negara,” kata Hanif.
Menurutnya, bencana banjir dan longsor tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim (climate change) telah berkembang menjadi kondisi bencana iklim (climate disaster) yang selama ini dianggap sepele.
“Kita masih sibuk hari ini mendesain yang disebut dengan aksi mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, kita melupakan aksi adaptasi yang merupakan keniscayaan yang harus kita tanggul sebagai negara tropis, sebagai negara yang kemudian berhadap-hadapan langsung dengan dua samudera besar,” jelasnya.
Hanif mempertanyakan kesiapan Indonesia melakukan adaptasi, terutama menghadapi fenomena hidrometeorologi yang semakin sering terjadi sejak awal tahun.
Ia mencontohkan curah hujan ekstrem di berbagai wilayah. Pada Februari lalu, curah hujan di atas 147 mm membuat Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Bekasi menimbulkan lebih dari 17 korban jiwa. Kemudian pada Agustus, curah hujan 247 mm selama tiga hari menyebabkan banjir di Denpasar dengan korban lebih dari 21 orang dan satu orang masih hilang.
Hanif menyebut data BMKG menunjukkan curah hujan di Sumatera Utara pada 24–25 November lalu mencapai 300–400 mm di beberapa titik.
“Data yang ada di kami berdasarkan unit-unit pengukuran curah hujan di Sumatera bagian utara tercatat bahwa hampir mencapai 300 mm sampai pada satu titik 400 mm. Artinya setiap 1 meter ada 0,4 meter kubik atau 0,3 meter kubik yang turun hari itu. Silakan dikalkulasikan luas daerah aliran sungainya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hanif mengatakan ada tiga provinsi yang mengalami kerusakan paling parah akibat bencana banjir dan longsor, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Di Sumatera Utara, DAS Batang Toru menjadi salah satu titik paling terdampak.
“DAS Batang Toru memiliki karakteristik yang cukup menarik dengan karakter risetnya berbentuk V maka Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan berada di tengah-tengah V-nya ini. Kita dapat bayangkan apa yang terjadi kalau di lereng-lerengnya tidak ada lagi hutan yang menyanggah kehidupan di Batang Toru tersebut. Dan inilah yang terjadi,” jelasnya.
Menurut Hanif, landscape Batang Toru seluas 340 hektare kini banyak berubah menjadi kawasan budidaya tanaman, perkebunan sawit, serta pembukaan lahan untuk PLTA. Kondisi itu memperparah dampak bencana.
“Insyaallah hari kamis besok saya akan langsung ke lapangan untuk melihat Batang Toru itu seperti apa perusakannya. Harus ada yang bertanggung jawab terhadap perusakan ini,” tegas Hanif.
Di Sibolga, lanjur Hanif, curah hujan lebih dari 300 mm menyebabkan tanah longsor yang menewaskan lebih dari 50 orang.
“Sibolga yang kemudian merupakan daerah yang DAS tidak terlalu luas tetapi merupakan daerah yang rawan bencana,” ucapnya.
Sementara di Aceh, kata dia, curah hujan mencapai 303 mm dengan luas landscape 3,3 juta hektare yang memicu bencana besar dan menelan banyak korban.
“Aceh tercatatkan hampir 303 mm selama tanggal 24-25. Dengan landscape 3,3 juta hari itu maka kita bisa hitung ada 9,7 miliar kubik air yang turun ke Aceh yang kemudian membuat Aceh itu runtuh. Lemah dan runtuh lah itu,” imbuhnya.
Untuk Sumatera Barat, curah hujan mendekati 400 mm juga memicu bencana serupa.
“Sumatera Barat dengan landscape yang pendek, dengan curah hujan lebih dari 300 mm bahkan mendekati 400 mm, maka korban jiwanya cukup besar. Apakah kita hanya menyesal ini?,” tuturnya.
“Kita masih sibuk melakukan lakar-lakar mitigasi. Sementara di depan kita, maka perencanaan hidrologi harus kita lakukan adaptasi dengan serius,” tambah Hanif.
