Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Larang Properti dan Kontruksi Gunakan Barang Impor di Tahun 2021

Jakarta,Gpriority- Guna memulihkan ekonomi Indonesia, Kementerian PUPR seperti dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya secara tertulis pada Rabu pagi (30/12/2020) melarang semua proyek properti dan kontruksi termasuk yang berada di bawah naungan PUPR untuk menggunakan barang impor.

“ Pelarangan ini berlaku mulai tahun 2021 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dengan adanya pelarangan ini otomatis kebutuhan akan barang lokal semakin meningkat, sehingga lapangan kerja baru bisa tercipta. Hal inilah yang Presiden Jokowi arahkan kepada Kementerian PUPR ,” ucap Basuki.

Tak hanya itu untuk membuka lapangan pekerjaan baru di bidang properti dan juga kontruksi, Kementerian PUPR juga akan mengurangi penggunaan alat berat untuk proyek-proyek pekerjaan infrastruktur pada 2021. “Untuk membuka lapangan kerja, kami memperkecil penggunaan alat-alat berat di PUPR. Ini sesuai dengan visi dan misi program padat karya yang dibuat PUPR bulan Oktober lalu,” kata Basuki.

Program padat karya menurut Basuki akan dikhususkan bagi proyek-proyek pembangunan maupun perbaikan jalan, jembatan, hingga pekerjaan lain yang bisa digarap oleh tangan manusia.

“Akibat pandemi Covid-19, jumlah pengangguran meningkat hingga akhir 2020. Jumlah pengangguran diperkirakan nyaris sebanyak 13 juta orang. Besarnya penduduk menganggur berasal dari jumlah orang yang tidak bekerja sebelumnya sebanyak 6,9 juta. Tenaga kerja baru lebih dari 2 juta, dan karyawan yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK sebesar 3,5 juta orang. Dengan situasi ini, pemerintah harus membuat program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat guna menjaga konsumsi. Salah satunya dengan program padat karya,” ucap Basuki.

Basuki juga mengatakan, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.16 hingga 18 triliun untuk program padat karya. Basuki berharap dengan adanya 2 program tersebut mampu menjadi daya ungkit pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengurangi angka pengangguran di Indonesia.(Hs.Foto.dok.Humas PUPR)

Related posts