Merencanakan Lansia yang Sejahtera

Jakarta,Gpriority-Indonesia merupakan negara keempat dengan populasi terbesar dunia, yakni sekitar 270 juta jiwa.


Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020, dari jumlah tersebut, kurang lebih 26,4 juta jiwa adalah penduduk lanjut usia (lansia). Jumlah tersebut seperti dituturkan Kementerian PPN/Bappenas dalam siaran persnya secara tertulis pada 2045 mendatang, akan bertambah sekitar 61,4 juta jiwa atau sekitar 20-25 persen dari total penduduk.


“Indonesia diprediksi menjadi negara dengan silvereconomy terbesar setelah Tiongkok dan Jepang. Untuk itu, sekarang adalah waktu yang penting untuk mulai mengembangkan berbagai kebijakan multisektor yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan agar kita siap menghadapi penuaan penduduk,” ujar Menteri PPN/Kepala BappenasSuharso Monoarfa dalam WebinarPeluncuran dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaanyang digelar secara daring, Kamis (18/11).


Salah satu strategi menghadapi penuaan penduduk adalah digitalisasi yang memudahkan lansia untuk mengakses layanan kesehatan, finansial, hingga sosial, sekaligus mengurangi kontak fisik dan risiko penularan Covid-19. Terlebih,literasi digital lansia saat ini masih relatif rendah, yakni 46,68 persenpada 2020. Untuk itu,Kementerian PPN/Bappenas mengusungdigitalisasi Sistem Informasi Lanjut Usia atau SILANIdalam bentuk aplikasi berbasis websiteuntuk pemutakhiran data lansia, rujukan layanan, dan manajemen kasus, serta berbasis android yang dapat diakses lansia di wilayah uji coba.


Digitalisasi SILANI memudahkan pelaksanaan Layanan Lansia Terintegrasi berdasarkan kajian human factor study. “Layanan Lansia Terintegrasi perlu dukungan konkret pemerintah daerah hingga tercermin dalam kebijakan berkelanjutan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak lansia. Dengan Stranas Kelanjutusiaan ini, kita mendorong komitmen lintas stakeholder, baik pemerintah dan swasta di tingkat pusat, daerah, maupun komunitas untuk menyejahterakan lansia kita,” tegas Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi.


Pada 2019, SILANI memulai pendataan lansia di tujuh desa/kelurahan di DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali pada 2019.“Perlu perbaikan tata kelola pemenuhan hak lanjut usia, di mana digitalisasi layanan membuka pemahaman mendalam bagi lansia sendiri terkait haknya dan akan menjadi peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan lansia terintegrasi,” pungkasMaliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenasdalam webinarbersama Asian Development Bank melalui the Japan FundforPovertyReduction dan the Republic of Korea e-Asia KnowledgePartnershipFund tersebut. (Hs.Foto.Humas Bappenas)

 

Related posts