Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap birokrasi. Ia menilai peran humas pemerintah menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
“Komunikasi publik bukan sekadar tugas tambahan, tetapi merupakan denyut nadi pembangunan nasional. Profesi humas adalah jembatan antara negara dan rakyat,” ujarnya pada Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (12/11) malam.
Meutya menyebutkan, hingga Agustus 2025 terdapat 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut, menurutnya, menjadi bukti besarnya kontribusi humas pemerintah dalam menjaga transparansi dan membangun kepercayaan publik.
“Konsep satu suara bukan berarti menyeragamkan pesan antarinstansi, tetapi menyamakan irama dan sinkronisasi agar pesan pemerintah lebih mudah dimengerti dan sampai secara efektif,” kata Meutya.
Ia juga menyoroti tantangan komunikasi publik di tengah maraknya disinformasi dan hoaks. Dalam konteks ini, humas pemerintah, menurutnya, harus mampu berperan sebagai “mercusuar kebenaran” di tengah derasnya arus informasi digital.
“Selama kita menunjukkan konsistensi, insyaallah komunikasi publik kita akan terus kontekstual dan berdampak bagi masyarakat,” ucapnya.
Meutya menambahkan, kepercayaan publik tidak dibangun dalam waktu singkat, melainkan melalui konsistensi dan integritas dalam penyampaian informasi. Ia juga memaparkan bahwa Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional meningkat dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024, dengan tren positif yang diyakini berlanjut di 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya mendorong penguatan kolaborasi dalam tiga bentuk, yakni vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, serta kerja sama dengan ekosistem digital.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti di forum seperti malam ini, tetapi harus dilakukan secara konkret, nyata, dan terstruktur,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, melaporkan bahwa penyelenggaraan AMH 2025 diikuti oleh 350 instansi pemerintah yang terdiri atas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi negeri.
“Tahun ini terdapat 190 instansi yang mendaftar dan 154 karya humas yang lolos tahap kurasi untuk dinilai dewan juri independen dari kalangan pemimpin redaksi media nasional,” ujar Fifi.
Terdapat enam kategori yang dilombakan, yaitu siaran pers, media sosial, media internal, kampanye komunikasi publik, situs web, dan media audio visual.
Fifi menegaskan bahwa AMH bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga wadah memperkuat jejaring antarhumas pemerintah. “Silaturahmi dan kolaborasi seperti ini penting untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak,” katanya.
