Ombudsman RI Bongkar Aduan Terbanyak Pada Seleksi CPNS 2024-2025

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, saat memberi sambutan di Gedung Ombudsman RI, Kamis (7/8)/Foto : GPriority (Nindya Farhah Azzahrah) Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, saat memberi sambutan di Gedung Ombudsman RI, Kamis (7/8)/Foto : GPriority (Nindya Farhah Azzahrah)

Jakarta, GPriority.co.id – Ombudsman RI sebagai lembaga pengaduan masyarakat, menyoroti seleksi CPNS 2024-2025. Diungkapkan oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, sampai saat ini pihaknya mendapat banyak aduan terkait penyelenggaraan seleksi CPNS 2024-2025.

Najih mengatakan, masyarakat banyak mengeluhkan  kualifikasi pendidikan dan formasi tertentu yang tidak seragam antar institusi.

“Jadi untuk menetapkan kompetensi calon ASN pada institusi kementerian maupun lembaga sampai ke pemerintah daerah, itu tidak seragam dalam menentukan (kualifikasi pendidikan dan formasinya). Ini kemudian menimbulkan persoalan ketika seleksi administrasi,” ujar Najih saat memberi sambutan pembuka dalam agenda diskusi publik yang berlangsung pada Kamis (7/8).

Najih menambahkan, pihak Ombudsman RI telah mengkomunikasikan keluhan tersebut kepada Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) serta Badan Akreditasi Nasional, dan memiliki perbedaan pandangan.

“Sejumlah perguruan tinggi memiliki fakultas yang sama, tapi prodi-prodinya berbeda. Maka sarjananya juga punya gelar yang berbeda-beda. Maka ketika mereka mendaftar CPNS, oleh penyelenggara diasumsikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Ini salah satu persoalan yang paling banyak diadukan ke Ombudsman,” ungkap Najih.

Kendati demikian, pola rekrutmen dan sistem seleksi CPNS menjadi hal yang sangat menarik bagi Ombudsman RI, bahkan tak pernah habis untuk dibahas.

Najih berharap, segala kekurangan dan aduan pada seleksi CPNS 2024-2025 dapat dipelajari oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara), maupun KemenPAN-RB agar nantinya dapat diperbaiki untuk seleksi ke depan.

“Mudah-mudahan nanti dapat diperbaiki pada proses seleksi tahun berikutnya. Entah tahun 2026 atau 2027, nanti kita lihat lagi kekurangannya,” lanjut Najih.