Manokwari, Gpriority.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengungkapkan sejumlah potensi daerah di wilayahnya yang akan ditawarkan kepada investor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Termasuk UMKM.
Ali mengatakan, potensi utama Papua Barat pada level makro berada di sektor minyak dan gas yang dinilai cukup besar. Menurutnya, sektor migas selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Papua Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Papua Barat adalah salah satu pusat penghasil gas terbesar di Indonesia, dengan Kilang Tangguh LNG di Teluk Bintuni sebagai proyek strategis nasional. Wilayah ini juga memiliki potensi cadangan minyak, terutama di sekitar Sorong (Blok Salawati) dan Blok Bobara.
ESDM mencatat, melalui proyek BP Tangguh di Teluk Bintuni telah menyumbang signifikan pada pendapatan negara. Wilayah ini menerima dana bagi hasil (DBH) migas serta tambahan DBH Otsus, dengan alokasi mencapai ratusan miliar rupiah per tahun untuk pembangunan daerah. Potensi cadangan migas di wilayah ini diperkirakan mencapai 25 triliun kaki kubik (Tcf).
Namun demikian menurut Ali Baham, secara ekonomi riil, potensi migas tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara merata.
“Kalau potensi di Papua Barat itu di level makro itu kita punya potensi minyak dan gas yang cukup. Tetapi dilihat dari ekonomi riil, ini belum mampu bisa mendorong pendapatan per kapita,” kata Ali Baham kepada GPriority di Jakarta.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah untuk lebih fokus mendorong akses keuangan yang menyentuh langsung masyarakat ekonomi kecil. Langkah itu dilakukan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sektor besar.
Ali Baham mencontohkan sektor kuliner dan berbagai aktivitas ekonomi lain yang sesuai dengan potensi daerah sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian lebih.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat jika mendapat dukungan akses pembiayaan yang memadai.
“Oleh karena itu, kita berusaha agar akses keuangan ini masuk di masyarakat ekonomi kecil, secara langsung dengan usaha-usaha kecil dan menengah ini. Apakah itu kuliner, apakah kemudian yang kaitan dengan aktivitas lainnya sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada di daerah,” jelas Ali Baham.
Ia menegaskan, penguatan UMKM dan akses keuangan yang merata akan menciptakan ekonomi riil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, tidak boleh hanya terlihat besar secara angka, tetapi juga harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Jangan sampai terjadi gap yang terlalu besar. Pertumbuhan ekonominya 10.000, tetapi masyarakat itu di bawah garis kemiskinan karena hanya dimiliki oleh satu lembaga atau satu kelompok aja masyarakat yang lain. Nah, inklusivitas itu diharapkan berkeadilan untuk semua,” pungkasnya.
Laporan : Fifi Abdurahman
